BANYUWANGI – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, dalam menghadapi pengurangan anggaran pemerintah daerah harus tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat karena akan mengganggu stabilitas ekonomi.
Dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Banyuwangi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dipastikan mengalami pemangkasan cukup signifikan.
Total dana yang dipangkas mencapai sekitar Rp665 miliar sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Meski ada pemangkasan sebesar 20–30 persen atau sekitar Rp 665 miliar kami meminta eksekutif tetap memperhatikan program yang benar-benar prioritas, khususnya yang menyentuh masyarakat,” harapnya.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi tersebut meminta eksekutif meningkatkan alokasi belanja modal dalam struktur APBD Banyuwangi.
Ia menyebut bahwa sesuai amanat Permendagri, belanja modal idealnya mendekati 40 persen dari total APBD. Namun, realisasi tahun 2025 di Banyuwangi masih jauh di bawah angka tersebut.
“Pada tahun 2025 belanja modal hanya 12,5 persen, dan naik menjadi 22,5 persen di PAK. Harapan kami tahun depan bisa lebih meningkat karena belanja modal itu yang berpihak kepada masyarakat, membiayai fasilitas publik,” urai Siti Mafrochatin Ni’mah.
Ia juga meminta eksekutif mengurangi kegiatan seremonial dan hiburan yang dinilai kurang berdampak. Tujuannya agar dana daerah dapat difokuskan pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Kita tidak anti festival, tapi asas efektivitas dan efisiensi harus dikedepankan. Yang penting sekarang masyarakat bisa makan, bisa hidup layak, itu sudah sangat berarti,” tegasnya.***
