BANYUWANGI, – Legislatif, dalam hal ini adalah DPRD Banyuwangi mengapresiasi tentang kinerja Pemda.
Setidaknya ada empat isu penting dibahas antara DPRD Banyuwangi dengan pemda setempat ketika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2022.
Bertempat di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi, empat isu penting itu disampaikan para wakil rakyat yang hadir dalam LKPJ Bupati Tahun 2022 yang dihadiri oleh Sekda Mujiono.
Pihak legislatif yang diwakili oleh Badan Anggaran (Banggar), menurut Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ali Mahrus, intens membahas isu itu dengan Sekda Mujiono selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Dalam rapat Banggar ada yang menyoroti urusan pendidikan terkait tingginya angka putus sekolah, pertanian soal kelangkaan pupuk bersubsidi, maraknya kekerasan seksual, termasuk bagi hasil dan royalti PT BSI,” terang Ali Mahrus.
Rapat Banggar ini untuk memastikan bahwa seluruh capaian kinerja yang dijalankan pemerintah daerah sesuai dengan RKPD dan RPJMD.
Sebelum dibahas dalam rapat Banggar, pembahasan LKPJ 2022 diawali ditingkat komisi bersama masing-masing SKPD mitra kerja.
Hasil rapat di tingkat komisi ini kemudian dibahas dalam rapat kerja Banggar.
“Fokus pembahasan terkait capaian kinerja di sektor pendapatan, belanja dan kinerja pembiayaan pada tahun 2022,” ulas Wakil Ketua DPRD Banyuwangi.
Tujuannya adalah persoalan yang menjadi sorotan kalangan dewan kinerjanya dapat diperbaiki oleh eksekutif pada tahun 2023 mendatang.
“Dewan mengapresiasi kinerja eksekutif di tahun 2022 karena rata-rata capaian kinerjanya, mulai dari pendapatan maupun belanja di atas 90 persen,” kata Ali Mahrus.
DPRD Banyuwangi mencatat ada belanja daerah yang angkanya di bawah 90 persen, yakni terkait dengan belanja modal urusan tanah dan belanja hibah.***
