SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mendorong Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo untuk segera memproses pendaftaran peta bidang lahan pengganti makam Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru yang terdampak proyek pembangunan frontage road (FR) Waru.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Warih Andono mengatakan bahwa percepatan proses pendaftaran peta bidang ini sangat penting untuk segera diselesaikan, karena proyek FR merupakan proyek kepentingan pemerintah yang bersifat prioritas.
Termasuk didalamnya, penyediaan lahan pengganti makam Desa Waru yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat di Desa Kedungrejo.
“Saat ini Pemda Sidoarjo sudah menyiapkan lahan pengganti makam. Namun, kembali lagi prosesnya terkendala di BPN Sidoarjo. BPN tidak mau menerima pendaftaran peta bidang yang diajukan Pemda Sidoarjo dengan alasan klasik,” kata Warih Andono, Selasa (24/6/2025).
Politisi senior dari Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa sikap BPN Sidoarjo tersebut berpotensi menghambat percepatan pembangunan FR, sekaligus menunda kepastian bagi warga Desa Kedungrejo terkait lahan makam pengganti.
Padahal peta bidang bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan bagian dari proses administrasi awal yang seharusnya dipermudah, apalagi untuk kepentingan negara.
“Kalau ini untuk kepentingan pemerintah, seharusnya BPN (Sidoarjo, red) mempermudah, bukan mempersulit. Kasihan masyarakat Desa Kedungrejo, mereka sudah lama menunggu kepastian lahan pengganti makamnya,” tegasnya.
Untuk itu, ia berharap Kepala Kantor BPN Sidoarjo dapat memberikan dukungan nyata dengan mempercepat proses pendaftaran peta bidang yang diajukan Pemda Sidoarjo.
“Dengan segala kerendahan hati. Saya mohon kepada Pak Kepala Kantor BPN Sidoarjo, tolong dibantu Pemda (Sidoarjo, red) dalam memproses peta bidang ini. Ini bukan hanya soal Desa Kedungrejo, semua urusan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat harus diprioritaskan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui bahwa proyek FR Waru merupakan bagian dari upaya mengurai kemacetan diwilayah perbatasan Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya.
Salah satu lahan yang terdampak proyek tersebut adalah makam di Desa Kedungrejo yang menuntut adanya relokasi dengan lahan pengganti yang layak. (mams)
