SIDOARJO (RadarJatim.id) Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Kepala Sekolah (FKS) SMA, SMK dan MA Swasta mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.
Kedatangan mereka yang didampingi Forum Silaturahmi (Forsil) MWC NU se-Kabupaten Sidoarjo untuk mengadu ke Komisi D terkait adanya rencana dari Kementrian Agama (Kemenag) yang akan mendirikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kecamatan Tulangan.
Zainul Fanani, Kepala MA Darunnajah Tulangan mengatakan bahwa adanya rencana pendirian MAN di Kecamatan Tulangan akan mengancam keberlangsungan SMA, SMK dan MA Swasta disekitarnya.
“Kami menolak keberadaan MAN di Kecamatan Tulangan,” kata Zainul Fanani dihadapan ketua dan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jum’at (23/06/2023).
Menurut Zainul bahwa keberadaan MAN akan semakin mengurangi jumlah murid SMA, SMK dan MA Swasta disekitarnya, karena sebagian masyarakat masih menginginkan anak-anaknya bisa belajar di sekolah negeri.
Ia mencontohkan yang sudah terjadi, yaitu terkait keberadaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Tulangan yang diresmikan oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor pada akhir tahun 2022 lalu.
Keberadaannya sudah memberikan dampak kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMP Swasta yang telah banyak kehilangan calon peserta didik baru pada tahun ajaran 2023/2024 ini.
Padahal MTs dan SMP Swasta di Kecamatan Tulangan sudah berupaya dengan cara menggratiskan segala biaya pendaftaran, namun masyarakat dan calon peserta didik baru lebih memilih masuk SMP Negeri.
“Sekali lagi, kami menolak keberadaan MAN di Tulangan. Masyarakat lebih memilih sekolah negeri, meskipun lokasinya ditempat terpencil,” tegasnya.
Diwilayah Kecamatan Tulangan sudah ada 12 lembaga pendidikan swasta, baik SMA, SMK dan MA yang selama ini sudah mampu menampung lulusan SMP. Jika ada anak yang tidak sekolah SMA, SMK dan MA, karena mereka lebih memilih untuk bekerja.
Usai hearing diruang paripurna itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasikh menjelaskan bahwa pada prinsipnya mereka tidak menolak keberadaan SMP, SMA, MA maupun SMK Negeri.
“Karena memang masih cukup dibutuhkan. Ada beberapa kecamatan yang belum punya SMA ataupun SMK Negeri,” jelasnya.
Namun demikian rencana pendirian MAN di wilayah Kecamatan Tulangan harus meminta masukan dan mempertimbangkan feasibility (FS) serta penentuan lahan yang tidak berdekatan dengan SMA, SMK maupun MA Swasta.
Untuk itu, Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo akan mengundang pihak-pihak terkait rencana pendirian MAN diwilayah Kecamatan Tulangan tersebut, sehingga akan didapatkan gambaran yang lebih utuh.
Pihak-pihak yang akan diundang selain Forummm Kepala Sekolah, yaitu Kemenag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo.
“Karena ini sudah menyangkut teknis. Kami undang mereka, siapnya kapan,” pungkasnya. (mams)
