BANYUWANGI (RadarJatim.id)–Sebagai upaya mengajak masyarakat agar ikut andil berpartisipasi mengontrol kebijakan yang diambil pemerintah daerah, Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah (Foskapda) Banyuwangi menggelar acara Literasi Anggaran Publik pada Sabtu, 27 Agustus 2022.
Dalam diskusi yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB di Desa Lemahbangdewo kecamatan Rogojampi ini, Foskapda mendatangkan narasumber yang berkompeten, yakni Dakelan, selaku sekretaris nasional Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra).
Kepada awak media, pria yang akrab disapa Cak Dakelan menyampaikan, bedah buku anggaran pemerintah daerah merupakan bagian dari pendidikan politik agar publik mengetahui transparansi anggaran daerah.
“Jadi, literasi anggaran publik ini untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan anggaran daerah,” terang Cak Dakelan, Sabtu (27/8/202).
Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, sangat penting partisipasi dari masyarakat dalam meningkatkan kontrol perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah terutama di Banyuwangi.
“Karena dengan adanya partisipasi publik yang baik akan mendorong tata kelola penganggaran oleh pemerintah daerah yang baik,” ujarnya.
Cak Dakelan berharap setelah ada literasi anggaran ini masyarakat bisa lebih aktif dalam mengontrol perencanaan dan pelaksanaan anggaran supaya anggaran ini bisa lebih efektif untuk menjawab persoalan-persoalan dan tantangan di kabupaten Banyuwangi.
Sementara itu, Veri Kurniawan selaku Ketua Foskapda Banyuwangi mengatakan, supaya publik bisa melek atau paham membaca anggaran, maka Foskapda akan sering datangkan narasumber yang kredibel di bidangnya.
“Sebagai kontrol atau penyeimbang kebijakan dan pembangunan daerah, Foskapda akan terus upgrade diri dengan mendatangkan para ahli di bidangnya,” kata Veri.
Terlebih lagi menurut Veri, provinsi Jawa Timur cukup lumayan banyak pejabat yang terkena OTT oleh KPK. Veri juga akan mendatangkan NGO ternama sebagai narasumber. Hal ini dikarenakan jika ingin menyuarakan terkait anggaran, otomatis juga harus mampu membaca buku anggaran.
“Jadi, Foskapda akan mempelajari semua SKPD terkait dengan anggaran yang dikeluarkan, termasuk kebijakan dan kinerja Legislatif,” pungkasnya. (hsn)
