SIDOARJO (RadarJatim.id) — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mulai angkat bicara terkait kegaduhan yang terjadi belakangan ini.
H. Abdillah Nasikh, Ketua FPKB DPRD Kabupaten Sidoarjo mengajak semua pihak agar colling down dalam menyikapi permasalahan yang menyebabkan kegaduhan demi menjaga situasi kondusif di Kabupaten Sidoarjo, Selasa (6/12/2022).
“Kami meminta agar semua pihak colling down, agar situasi tetap kondusif,” pinta Abdillah Nasikh saat ditemui oleh awak media di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Sidoarjo.
Ia kembali meminta agar permasalahan ini diselesaikan di internal DPRD Kabupaten Sidoarjo, karena kegaduhan ini pertama kali muncul disebabkan oleh pembahasan insentif RT/RW yang tidak masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023.
Pria yang akrab disapa Cak Nasikh itu berharap agar semua pihak menghormati hasil keputusan di DPRD Kabupaten Sidoarjo yang sudah disahkan melalui sidang paripurna beberapa waktu lalu.
“Kami berharap kepada semua pihak untuk menghormati setiap keputusan yang sudah diambil melalui sidang paripurna,” katanya.
Politisi asal Kecamatan Waru itu menegaskan, bahwa insentif RT/RW desa tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2023 dikarenakan tidak masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada bulan September 2022 yang lalu.
“Sehingga insentif RT/RW (desa, red) tidak bisa direalisasikan pada tahun 2023,” tegasnya.
Sebagai Ketua FPKB pihaknya akan selalu membuka ruang diskusi dengan semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan menjadi bola liar ditengah-tengah masyarakat.
“Bukankah fraksi-fraksi (di DPRD, Red) itu merupakan kepanjangan tangan dari partai. Jadi kami kembali berharap permasalahan ini diselesaikan di internal (DPRD, Red) saja,” harapnya.
Sementara itu anggota FPKB lainnya, H. Damroni Chudlori meluruskan, bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, namun dia tidak keberatan jika ada pihak-pihak yang mempermasalahkannya.
Namun, ia menyayangkan jika permasalahan yang tidak subtantif itu terus diangkat ke publik, sehingga membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
“Saya yakin permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Untuk itu kami selalu membuka ruang diskusi dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD,” ujarnya. (mam)
