SIDOARJO (RadarJatim.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo meluncurkan program literasi demokrasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Aston Hotel Sidoarjo, Minggu (26/10/2025).
Sebagai langkah awal untuk mensukseskan program literasi demokrasi tersebut, Bawaslu Sidoarjo menggandeng Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), diantaranya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama- Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPINU-IPPNU) dan beberapa organisasi lainnya.
Bawaslu bersama Ormas dan OKP di wilayah Kabupaten Sidoarjo melakukan penandatanganan nota kesepahaman program literasi demokrasi yang disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Zulfikar Arse Sadikin, Bawaslu Propinsi Jawa Timur (Jatim) Anwar Noris serta ratusan peserta lainnya.
Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu Sidoarjo, Agisma D Fastari mengatakan bahwa kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan pendidikan demokrasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu.
“Serta nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” kata Agisma D Fastari disela-sela kegiatan bertajuk ‘Penguatan Manajemen Kelembagaan dan Tata Kelola Internal Bawaslu Sidoarjo guna meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi di Kabupaten Sidoarjo’ tersebut.
Dijelaskan oleh Agisma D Fastari bahwa program literasi demokrasi ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam partisipasi politik yang sehat dan bermartabat.
Ia juga menjelaskan tentang peran Bawaslu Sidoarjo sebagai pihak yang menyediakan materi sosialisasi serta narasumber dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama Ormas dan OKP di Kabupaten Sidoarjo.
“Terkait waktu pelaksanaannya, tergantung jadwal dari lembaga-lembaga tersebut,” jelasnya.
Diterangkan oleh Agisma bahwa program literasi demokrasi ini menyasar seluruh masyarakat Sidoarjo, khususnya ibu-ibu dan para pelajar di sekolah negeri ataupun sekolah swasta.
” Literasi demokrasi bisa masuk di ruang-ruang demokrasi sekolah, seperti pemilihan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah, red) dan juga P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, red) suara demokrasi,” terang Agisma.
Sementara itu, Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI memaparkan soal desain Pemilu pasca putusan Makhamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2024 dan implikasinya bagi kehidupan politik.
Menurut Zulfikar Arse Sadikin bahwa ada 4 poin didalam isi putusan MK Nomor 135 Tahun 2024 itu, diantaranya tidak ada lagi perbedaan antara Pemilu dan Pemilihan Kepala (Pilkada).
“Sekarang jadi satu, yakni rezim Pemilu. Karena jadi satu, maka Pemilu harus dipisah. Karena ada azas desentralisasi, yakni Pemilu dipisah jadi Pemilu Pusat dan Pemilu Daerah,” tuturnya.
Selain dihadiri oleh Zulfikar Arse Sadikin dan Anwar Noris, Bawaslu Sidoarjo juga menghadirkan Muhammad Sirottudin selaku Tenaga Ahli (TA) DPR RI secara daring, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nuning Rodiyah dan Abdul Qodir mantan Panitian Pengawas Pemilu (Panwaslu) di London, Inggris. (mams)
