SIDOARJO (RadarJatim.id) – Ada pemandangan menarik dalam rapat paripurna Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Daerah (Perusda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Arta, Kamis (30/01/2025) kemarin.
Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota DPRD, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, jajaran pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), instansi vertikal di Sidoarjo itu, terlihat ada bak dan ember yang menampung tetesan air hujan.
Ternyata gedung DPRD Sidoarjo yang terlihat megah itu, atapnya bocor. Sehingga saat musim hujan tiba, para pegawai harus menyiapkan bak atau ember untuk menampung tetesan air hujan. Tidak hanya itu saja, langit-langit atau plafon terlihat sudah tumbuh lumut di beberapa titik yang menandakan bahwa bocornya langit-langit tersebut sudah cukup lama.
Diketahui bahwa gedung wakil rakyat itu dibangun sekitar tahun 1975 atau 50 tahun yang lalu, sehingga di beberapa kegiatan seperti acara pelantikan anggota DPRD Sidoarjo atau pelantikan Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo, Sekretariat Dewan (Sekwan) terpaksa harus membatasi jumlah undangan.
Karena ruang paripurna yang berada di lantai dua tidak mampu menampung jumlah undangan diatas seratus orang. Kalau undangan diatas seratus orang, lantainya bergetar. Dan tidak menutup kemungkinan bisa ambruk kalau bebannya terlalu berat.
Sudah beberapa kali Sekwan atau DPRD Sidoarjo mewacanakan akan melakukan rehab total terhadap gedung yang sudah tua tersebut, namun hingga kini gedung yang merupakan simbol rakyat Sidoarjo itu belum juga dilakukan rehab total.
Mungkin, anggota DPRD Sidoarjo merasa takut melakukan rehab total dikarenakan kebijakan tersebut dirasa tidak populis di mata masyarakat. Apalagi anggota DPRD Sidoarjo merupakan pejabat politik, sehingga para anggota DPRD Sidoarjo sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan tersebut.
“Insya’ Allah, kita akan lakukan komunikasi lintas fraksi. Kita akan mendorong untuk dilakukan rehab total atau relokasi pindah ke tempat lain,” kata Abdillah Nasih, Ketua DPRD Sidoarjo saat diwawancarai awak media usai sidang paripurna.
Diungkapkan oleh Abdillah Nasih bahwa tidak hanya gedung paripurna saja yang usianya sudah tua dan perlu rehab total, namun gedung komisi-komisi, gedung fraksi-fraksi dan gedung-gedung atau ruang-ruang pembahasan lainnya usianya pun sudah tua.
Untuk itu pada tahun 2025 ini akan dilakukan kajian, apakah akan melakukan rehab total terhadap gedung yang saat ini masih berdiri atau relokasi ke tempat lain. Sebab menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Pemkab Sidoarjo memiliki aset tanah yang bisa di bangun sebagai gedung DPRD yang baru.
“Insya’ Allah tahun ini ada perencanaan, kita kaji untuk pindah atau tetap disini dengan melakukan rehab total. Yang penting, gedung yang sudah tidak layak ini sama-sama kita perbaiki,” ungkapnya.
Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Sidoarjo itu berharap dukungan dari semua pihak terhadap rencana rehab total atau relokasi gedung DPRD Sidoarjo.
Ia juga berharap kepada masyarakat untuk juga melakukan pengawasan, apabila rehab total atau relokasi gedung DPRD Sidoarjo itu bisa dilaksanakan tahun ini atau tahun depan.
“Ya kita berharap dukungan dari semua pihaklah. Rencana rehab total atau relokasi gedung ini sudah waktunya dilakukan, karena usianya sudah tua,” pungkasnya. (mams)
