Oleh Mas’ud Hakim
Pendaftaran seleksi terbuka (selter) untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik belum dibuka, namun para kandidatnya dikabarkan siap berkompetensi memperebutkan kursi pimpinan tertinggi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Di tengah hiruk-pikuk informasi ini, publik Gresik perlu bertanya: kriteria seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan? Jawabannya tegas, Gresik butuh Sekda yang visioner.
Sekda sebagai “jantung pemerintahan daerah” berperan strategis dalam menggerakkan birokrasi dan menjamin pelayanan publik yang optimal. Ia juga menjadi tumpuan kepala daerah di tengah dinamika kebijakan yang begitu kencang dan dinamis. Di pundak Sekdalah, sinkronisasi dan akselerasi berbagai kebijakan pemerintah pusat dipertaruhkan.
Bagi Gresik, posisi ini bukan sekadar jabatan administratif. Kabupaten dengan predikat penyumbang realisasi investasi terbesar di Jawa Timur, mencapai Rp 29,4 triliun dalam beberapa tahun terakhir membutuhkan sosok yang mampu mengorkestrasi seluruh perangkat daerah agar bergerak harmonis. Sekda adalah “dirigen” yang memastikan tidak ada nada sumbang dalam simfoni pembangunan.
PR Besar yang Menanti
Siapa pun yang nantinya terpilih, ia akan mewarisi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Persoalan klasik yang masih membayangi Gresik, di antaranya infrastruktur jalan yang rusak dan penanganan banjir yang tak pernah berakhir. Lebih dari itu, Gresik tengah menghadapi darurat sampah dan kebutuhan modernisasi armada pemadam kebakaran yang masih memiliki waktu respons 30-35 menit, di bawah waktu ideal 15-20 menit.
Di sektor pelestarian budaya, anggaran perawatan bangunan cagar budaya di kawasan Heritage Bandar Grissee justru mengalami penurunan pada 2026. Dari total anggaran Rp 400 juta untuk program pelestarian, porsi terbesar habis untuk belanja operasional, sementara belanja modal hanya Rp 22,3 juta. Ironisnya, alokasi tahun-tahun berikutnya dikabarkan lebih kecil lagi di tengah “semangat” efisiensi.
Sementara itu, Dana Desa 2026 mengalami penurunan drastis dari Rp 316 miliar menjadi hanya Rp 108 miliar. Rata-rata jatah per desa kini berkisar Rp 249 juta hingga Rp 373 juta, padahal sebelumnya mencapai Rp 900 juta hingga Rp 1,2 miliar. Kepala Dinas PMD Gresik meminta desa pandai menyiasati pembangunan, tapi tentu diperlukan koordinasi tingkat atas agar siasat itu tidak tumpang tindih.
Visioner di Tengah Keterbatasan
Di sinilah urgensi Sekda visioner menemukan relevansinya. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, telah menetapkan tema pembangunan 2026: “Percepatan Transformasi Sosial dan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif”. Tema besar ini membutuhkan eksekutor yang tidak hanya paham teknis birokrasi, tetapi andal membaca peta masa depan.
Sekda visioner adalah pemimpin yang mampu menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam program-program lintas sektor yang terukur. Ia harus proaktif menciptakan terobosan, sebagaimana dicontohkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian tentang Kabupaten Banyuwangi yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pemungutan pajak transparan tanpa membebani rakyat kecil.
Di tengah tren tergerusnya dana transfer Pemerintah Pusat dari pendapatan transfer yang mencapai Rp 1,764 triliun, namun kini mengalami penurunan. Sekda visioner dituntut kreatif mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Target PAD Rp 1,596 triliun dari total pendapatan Rp 3,361 triliun bukan angka kecil. Karena itu, dibutuhkan strategi jitu agar investasi yang digenjot benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan.
Kekhawatiran publik tentu ada pada praktik “jagoan yang dikondisikan” dalam proses seleksi. Apalagi sempat beredar isu penundaan mutasi pejabat hingga awal 2026, yang menyebabkan banyak posisi strategis diisi pelaksana tugas. Kini dengan dibukanya seleksi Sekda, publik mengawal ketat agar proses berjalan transparan dan kompetitif.
Tim Baperjakat yang diketuai Sekda definitif Achmad Washil Miftahul Rachman harus bekerja profesional. Rekam jejak, visi-misi, dan uji kompetensi para kandidat perlu dikomunikasikan secara terbuka. Gresik membutuhkan pemimpin birokrasi yang tidak hanya cerdas secara manajerial, tapi memiliki keberanian membawa perubahan.
Gresik tidak sedang mencari administrator biasa. Di tengah tantangan infrastruktur yang membebani, keterbatasan fiskal yang menghimpit, dan tuntutan transformasi yang mendesak, sekali lagi, Gresik membutuhkan Sekda visioner. Sosok yang mampu menjadikan birokrasi bukan sebagai penghambat, melainkan akselerator pembangunan. Sekda adalah pemimpin birokrasi yang tidak hanya bekerja berdasarkan instruksi, tapi memiliki inisiatif menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata yang menyentuh warga.
Proses seleksi Sekda adalah momentum emas. Jangan sampai hanya mendapatkan pelengkap struktur. Berikan Gresik pemimpin birokrasi yang layak bagi kotanya yang besar. Berikan kepada Gresik Sekda yang visioner. {*}
*) Mas’ud Hakim, MSi, MH, Pemerhati Kebijakan Publik, Ketua LSM PiAR (Partisipasi Akar Rumpu).
