BOJONEGORO (RadarJatim.id) — Majlis Daerah KAHMI Bojonegoro periode 2021-2026 resmi dilantik di pendapa Malowopati, Sabtu (20/11/2021). Pelantikan dilakukan oleh Majlis Wilayah KAHMI Jatim yang diwakili oleh Bawon Adi Yitoni selaku Presidium KAHMI, sesaat setelah Surat Keputusan dibacalan oleh Sekretaris Umum Ahsanul Yakin.
Selain keluarga besar KAHMI, pelantikan dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, jajaran Forpimda Bojonegoro, Ormas kemasyarakatan dan kepemudaan, juga para pimpinan partai dan perwakilan perguruan tinggi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dalam sambutannya Bupati Anna Muawanah minta KAHMI tidak segan-segan memberikan masukan demi Bojonegoro yang lebih sejahtera, merata, dan terasah. Hal itu sesuai tagline Bojonegoro yang saat ini.
Koordinator Majlis Nasional KAHMI Ariza Patria yang yang hadir secara virtual menyampaikan, pelantikan dan rapat kerja Majlis Daerah KAHMI Bojonegoro periode 2021-2026 yang bertema Revitalisasi Keumatan dan Kebangsaan KAHMI sebagai Insan Cita, diharapkan menjadi motivasi untuk terus melanjutkan estafet kepemimpinan, sekaligus menjaga proses kaderisasi.
Keragaman anggota KAHMI, katanya, bak pelangi yang membentang dengan berbagai keahlian, profesi, dan latar belakang organisasi, diharapkan menjadi potensi yang senantiasa dikembangkan dan diikat kuat oleh nilai-nilai Islam. Selain itu besarnya potensi itu mesti diwujudkan dalam kontribusi nyata menjaga dan merawat NKRI dalam bingkai cita-cita terwujudnya keadilan dan kesejahteraan.
“Karena itu, KAHMI Bojonegoro harus mampu menjadi fasilitator, dinamisator, katalisator dan menjadi energi positif bagi kemajuan daerah, wilayah, bangsa, dan negara,” tandasnya.
Ia juga berpesan tiga hal penting yang tetap harus dilakukan oleh KAHMI. Pertama, jaga amanah organisasi dengan sebaik-baiknya, hidupi, urusi, dan rawat dengan sungguh-sungguh. Kedua, hadir, peduli, dan inovasi terhadap persoalan bangsa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.
Yang ketiga, jalin sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah dan mendukung pemerintah daerah yang mampu melakukan inovasi, dengan tetap berintegritas, cerdas, profesional, sebagai wujud dari independensi etis dan organisatoris. (zid)
