BIAK NUMFOR (RadarJatim.id) — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan keadilan pendidikan hingga ke wilayah terluar Tanah Air melalui program Sekolah Rakyat. Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua dinilai menjadi jalan keluar nyata bagi ratusan ribu anak yang selama ini terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi dan tantangan geografis.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 Biak Numfor, Papua, Selasa (13/1/2026) lalu.
Dalam kunjungannya, Wapres Gibran memastikan, bahwa Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, yakni membuka akses pendidikan yang setara dan inklusif bagi seluruh anak bangsa, khususnya di Papua.
“Penguatan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari arahan langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang sebagai instrumen negara untuk memutus rantai putus sekolah, terutama di daerah dengan keterbatasan ekonomi dan kondisi geografis yang tidak mudah,” ujar Wapres Gibran.
Data menunjukkan, jumlah anak putus sekolah di Papua diperkirakan mencapai sekitar 700 ribu orang. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut secara berkelanjutan. Menurut Wapres, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan akses pendidikan gratis, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter, penguatan keterampilan, serta menumbuhkan rasa percaya diri generasi muda Papua agar siap menghadapi masa depan.
Kepala Sekolah SRMA 41 Biak, Samuel Franklyn Yawan, menyampaikan, bahwa Sekolah Rakyat telah beroperasi selama kurang lebih enam bulan dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar.
“Sekolah Rakyat ini menjadi harapan besar bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Biak Numfor. Banyak orang tua sudah lama menginginkan pendidikan seperti ini, dan baru di masa Presiden Prabowo program tersebut bisa terwujud,” ungkap Samuel.
Ia menjelaskan, bahwa fasilitas sekolah dipenuhi secara bertahap, seiring dengan berjalannya program.
“Pada awal operasional, fasilitas memang masih terbatas. Namun saat ini, sarana pembelajaran sudah jauh lebih lengkap, mulai dari dapur, perangkat digital seperti laptop dan smartboard di setiap kelas, hingga kelengkapan seragam siswa,” jelasnya.
Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap I telah beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 di 166 sekolah yang tersebar di 34 provinsi. Di Papua sendiri, Sekolah Rakyat hadir di enam lokasi dengan total kapasitas 600 siswa dari jenjang SD hingga SMK. Hal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa. (red/rj2)
