SIDOARJO (RadarJatim.id) – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Sidoarjo untuk segera melakukan relokasi gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Tanggulangin.
Hal itu searah dengan pernyataan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali yang menghendaki dilakukannya relokasi sekolah yang menjadi langganan banjir ketika musim hujan datang setiap tahunnya.
Bangun Winarso, Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo mengatakan bahwa Dinas P dan K Sidoarjo harus segera menyelesaikan kajian atau feasibility study (FS) agar anggaran pembangunan gedung SMPN 2 Tanggulangin bisa disiapkan pada tahun anggaran 2025 nanti.
”Action kita harus cepat. Ada dua sekolah dasar dan satu SMP yang perlu direlokasi,” kata Bangun Winarso, Rabu (21/02/2024).
Untuk mempercepat realisasinya relokasi SMPN 2 Tanggulangin, Dinas P dan K Sidoarjo dapat melibatkan pihak ketiga dalam melakukan FS apabila keterbatasan tenaga ahli, karena sedang melaksanakan program-program lainnya.
Relokasi SMPN 2 Tanggulangin, setidak-tidaknya membutuhkan lahan seluas 6.000 meter persegi atau lebih dari 0,5 hektare. Ada dua lahan Tanah Kas Desa (TKD) yang pernah dibahas, yaitu TKD Desa Gempolsari dan Desa Putat.
“Kami mendorong dinas (P dan K) segera menemukan lahan tersebut dan cepat menyelesaikan persyaratan administrasinya,” katanya.
Penyelesaian administrasi, mulai dari adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dengan pemerintah desa terkait, hingga dimungkinkan adanya permintaan ganti rugi lahan yang akan dipakai sebagai gedung SMPN 2 Tanggulangin.
”Senyampang kita sedang bahas anggaran ini,” tambahnya.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap bahwa persoalan tanah dapat diselesaikan pada tahun 2024 ini. Sehingga pada tahun anggara 2025 nanti, tinggal mengalokasikan anggaran pembangunan fisiknya saja.
Pembangunan bisa dimulain dengan satu gedung untuk rombongan siswa baru dulu, kemudian dilanjutkan pembangunan gedung-gedung lainnya pada tahun-tahun selanjutnya.
”Tahun ajaran 2025, direncanakan sudah bisa mulai ada relokasi siswa,” ujar anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo 4 itu.
Pernyataan Bangun tersebut dikuatkan oleh Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih bahwa persoalan SMPN 2 Tanggulangin yang menjadi langganan banjir ketika musim hujan dan rencana adanya relokasi sudah sering dibahas.
Maka dari itu, Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong serta merekomendasikan penyelesaian yang serius dan tepat untuk SMPN 2 Tanggulangin kepada Pemkab Sidoarjo.
“Setiap tahun diharapkan ada progres yang jelas, jika memang berniat merelokasi SMPN 2 Tanggulangin sebagai solusi jangka panjang. Harus serius,” tegasnya.
Dinas P dan K Sidoarjo harus menuntaskan kajian atau FS-nya tentang lokasi baru yang akan dipergunakan sebagai tempat berdirinya gedung SMPN 2 Tanggulangin. Dinas P dan K Sidoarjo juga harus melakukan komunikasi secara baik dengan stakeholders terkait, baik itu wali murid, komite sekolah, masyarakat sekitar dan lain-lainnya.
”Kalau serius, otomatis dinas (P dan K, red) segera membuktikannya dengan mencantumkan kegiatan itu dalam rencana kerjanya. Tentunya, berikut dengan anggarannya,” pungkas legislator Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. (mams)
