GRESIK (RadarJatim.id) — Data mengejutkan terjadi di Kabupaten Gresik, jawa Timur. Sejak Januari hingga November 2025 terdapat 1.350 kasus perceraian di wilayah kota industri dan kota santri ini.
Penyebab utamanya adalah faktor ekonomi, kemudian judi, dan KDRT. Kondisi ini, hendaknya menjadi perhatian bersama (care) berbagai elemen masyarakat, karena berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga, kesejahteraan anak, dan stabilitas sosial.
Hal itu diungkap oleh Wakil Bupati (Wabup) Gresik Asluchul Alif saat menghadiri Forum Diskusi Kelompok Perempuan bertema “Sinergi Perempuan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif” di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Selasa (25/11/2025).
“Kelompok perempuan memiliki kekuatan besar dalam edukasi dan pemberdayaan keluarga. Karena itu, mari bersama pemerintah menangani persoalan sosial ini,” tambahnya.
Secara umum, Wabup juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan, pelibatan aktif dalam proses pengambilan kebijakan seperti musrenbang, serta perluasan jejaring kolaborasi antarorganisasi. Ia menegaskan, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk gagasan, kritik, dan kolaborasi.
“Perempuan Gresik bukan objek pembangunan, melainkan subjek sekaligus motor kemajuan. Setiap suara perempuan harus didengar dan dihargai,” tandasnya.
Upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan, lanjutnya, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Pentingnya peran itu, perlu mempertemukan berbagai organisasi perempuan dari seluruh Gresik. Hal itu menjadi ruang bertukar gagasan, memperkuat jejaring, dan merumuskan langkah bersama untuk mendorong pembangunan yang lebih adil dan responsif gender.
Wabup Alif, dalam kesempatan itu juga menekankan, bahwa perempuan memiliki peran strategis di setiap lapisan masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh organisasi perempuan dapat mengakses program-program yang ada, baik program daerah maupun nasional.
“Semua organisasi perempuan di Gresik harus bisa mengakses program yang disediakan pemerintah. Baik itu program pemberdayaan, sosial, kesehatan, hingga program nasional. Kami ingin perempuan terlibat dan mendapatkan manfaat yang setara,” tegas Wabup Alif.
Terkait layanan kesehatan, Wabup Alif kembali menekankan, bahwa Pemkab Gresik telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC). Ia mengingatkan peserta, bahwa masyarakat tidak perlu bingung mengenai kartu BPJS.
“Cukup bawa KTP atau KK, sudah bisa mendapatkan layanan. Ini harus terus disampaikan kepada masyarakat kita,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Gresik, Shinta Puspitasari, menyampaikan materi tentang pentingnya sinergi perempuan dalam memperkuat pembangunan inklusif. Ia memaparkan, bahwa pembangunan inklusif harus memastikan semua warga. Termasuk kelompok anak, difabel, perempuan, lansia, dan kelompok rentan lainnya, memiliki hak yang sama dalam mengakses manfaat pembangunan.
“Sinergi membuka jalan bagi peluang yang lebih setara. Kelompok perempuan memiliki pengalaman besar dalam pemberdayaan masyarakat. Kolaborasilah yang mempercepat tercapainya inklusivitas,” ujar istri Wabup Alif ini. (sto)
