Sidoarjo (radarjatim.id) Belum terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) wilayah barat Sidoarjo mendapat tanggapan dari Sigit Imam Basuki, ST Ketua Java Corruption Watch (JCW), Selasa (12/5/2020).
Sigit mengatakan bahwa pembangunan RSUD wilayah barat Sidoarjo harus segera direalisasikan karena sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo tahun 2020.
“Polemik tersebut harus segera diselesaikan dengan telah disahkannya pembangunan RSUD Sidoarjo barat menggunakan APBD 2020,” katanya.
Diungkapkan oleh Sigit bahwa kepentingan rakyat wilayah barat terkait pelayanan kesehatan seharusnya menjadi skala prioritas bagi eksekutif maupun legislatif.
Karena sudah lama rakyat yang tinggal di wilayah barat Sidoarjo mengidamkan-idamkan pelayanan kesehatan lebih baik dengan adanya rumah sakit.
“Sudah seharusnya pembangunan RSUD wilayah barat Sidoarjo menjadi skala prioritas, karena akan menjadi cacat moral bagi anggota DPRD Sidoarjo,” ungkapnya.
Ia sangat menyayangkan terjadinya pengeprasan anggaran RSUD wilayah barat Sidoarjo dari Rp 120 Miliar menjadi Rp 72 Miliar untuk penanganan wabah Covid-19.
Ditegaskan oleh Sigit bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak menggunakan anggaran pembangunan RSUD wilayah barat Sidoarjo.
“Kan bisa menggunakan Silpa tahun kemarin. Kenapa menggunakan anggaran RSUD wilayah barat Sidoarjo, kalau memang Pemkab (Sidoarjo,red) serius,” tegasnya. (mams)
