SURABAYA (RadarJatim.id) – Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Teguh Wibowo langsung tancap gas di hari pertamanya bekerja hari ini (14/3). Dia menegaskan akan mengoptimalkan peran Unit Intelijen dan Sistem Database Pemasyarakatan.
Teguh menyampaikan arahannya saat mengumpulkan jajaran Divisi Pemasyarakatan pagi ini. Seluruh pejabat struktural dan staf mengikuti kegiatan secara hybrid itu.
Dia memulai kegiatan dengan menyapa dan berkenalan singkat dengan seluruh pegawai. Teguh berharap jajarannya melaksanakan target kinerja dengan baik. Mengingat tahun ini ada 11 target kinerja yang harus dilaporkan secara berkala setiap bulan. “Saat ini sudah hampir memasuki akhir triwulan I, sehingga kita harus menyelesaikan ini semua,” ujarnya.
Pria kelahiran Jakarta itu berharap jajarannya bisa membangun komunikasi yang baik. Isu-isu ataupun kejadian aktual harus dilaporkan saat itu juga. Jangan sampai pimpinan tahu dari media.
“Buat laporan harian dan laporan kejadian menonjol dengan baik dan cepat,” urainya.
Lulusan AKIP angkatan 21 ini juga menitikberatkan agar SOP diterapkan dengan baik. Termasuk juga optimalisasi Unit Intelijen Pemasyarakatan. Sehingga ada deteksi dini dalam hal potensi gangguan keamanan dan ketertiban sehingga tidak sampai terjadi.
“Saya yang menginisiasi program ini dan diadopsi secara nasional, jadi saya harap bisa berjalan dengan baik di Jatim,” terangnya.
Mantan Kadivpas Maluku Utara itu berharap jajarannya melek IT. Pemanfaatan dan peningkatan kapasitas SDM terkait IT harus digencarkan. “Kita coba ukur paling dasar saja terkait update data di Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), saya harap data sudah lengkap sebelum jam 10 setiap harinya,” tegasnya.
Terakhir, dia ingin ada redistribusi warga binaan. Terutama untuk lapas/ rutan yang tingkat overkapasitasnya melebihi 300%. Sehingga, penghuni lapas lebih merata.
“Jawa Timur overkapasitas lapas/ rutannya sudah 105%, harusnya bisa lebih merata,” terangnya.
Saat ini, ada dua satker yang tingkat overkapasitasnya di atas 300%. Yaitu Lapas Jombang dan Lapas Blitar. “Dengan begitu kita bisa lebih mengoptimalkan proses pembinaan serta mengurangi risiko di aspek keamanan dan ketertiban,” pungkasnya. (HUM/RED)
