SIDOARJO (RadarJatim.id) – Gelombang kecaman terhadap tindakan kekerasan yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus pada Kamis, 12 Maret 2026 lalu terus mencuat ke permukaan.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lintang Songo Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) menilai peristiwa yang menimpa Andrie Yunus tersebut sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan sipil di Indonesia.
M. Rizky Davin, Ketua PMII Komisariat Lintang Songo Unusida menyampaikan bahwa akibat penyiraman cairan kimia berbahaya oleh para pelaku menyebabkan Andrie Yunus mengalami luka bakar serius pada wajah, mata, dada, tangan, serta membuat bagian speedometer motornya melepuh, Senin (16/3/2026)
“Andrie Yunus dilaporkan mengalami luka bakar sekitar 24 persen. Saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, red) Jakarta,” sampainya.
Rizky Davin menyebut bahwa tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis Kontras bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan sinyal berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.
Menurut Rizky Davin, ketika aktivis yang selama ini memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi korban kekerasan, maka ruang kebebasan sipil di negeri ini sedang berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.
“Jika aktivis yang bersuara kritis dibungkam dengan kekerasan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan individu. Tetapi, masa depan demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Ia menilai bahwa tindakan tersebut sebagai salah satu cermin semakin menyempitnya ruang kritik terhadap kekuasaan. Aktivis yang seharusnya dilindungi karena memperjuangkan keadilan, justru menghadapi ancaman, intimidasi hingga kekerasan fisik.
Untuk itu, negara tidak boleh abai terhadap peristiwa semacam ini. Karena negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kebebasan berekspresi dan keamanan bagi setiap warga negara, terutama bagi mereka yang memperjuangkan nilai-nilai HAM.
“Ini bukan sekadar kasus kekerasan terhadap aktivis. Ini adalah alarm keras bagi demokrasi. Jika dibiarkan, praktik intimidasi terhadap masyarakat sipil akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” terangnya.
PMII Komisariat Lintang Songo Unusida mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas pelaku kekerasan secara transparan dan tanpa tebang pilih. Sebab, pembiaran terhadap kekerasan terhadap aktivis hanya akan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
“Demokrasi tidak boleh tunduk pada rasa takut. Ketika aktivis dibungkam, maka yang sebenarnya sedang diserang adalah kebebasan rakyat untuk bersuara,” pungkasnya. (mams)
