SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat atau hearing dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Sidoarjo.
Hearing yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Damroni Chudlori dan dipandu oleh Wakil Ketua, H. Bangun Winarso itu, juga dihadiri oleh Zahlul Yussar selaku sekretaris. Dan, beberapa anggota Komisi D DPRD Sidoarjo lainnya, seperti H. Usman, H. Pujiono, H. Sutadji, H. Tarkit Erdianto, Pratama Yudiarto dan Hj. Fitrotin Hasanah.
Kepala Dinkes Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina hadir langsung beserta jajarannya dan para Kepala Puskesmas di 18 kecamatan serta Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), Diana Ambarukmi mewakili BKD Sidoarjo.
H. Damroni Chudlori, Ketua Komisi DPRD Sidoarjo mengatakan bahwa dua hal yang dibahas dalam hearing yang berlangsung di ruang paripurna itu, yaitu Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi salah satu program Presiden, Prabowo Subianto.
“Ada dua hal utama dalam pembahasan kali ini, yaitu ILP dan CKG,” kata H. Damroni Chudlori, Kamis (06/03/2025) kemarin.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan bahwa program ILP dan CKG telah di monitor atau di pantau oleh pemerintah pusat. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo atau dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mampu melaksanakannya dengan baik.
Salah satu tujuan dari ILP adalah agar masyarakat semakin dekat dengan akses pelayanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat.
“Begitu juga dengan CKG, dalam hal ini pelaksananya adalah puskesmas,” jelasnya.
Namun dalam forum hearing terungkap beberapa kendala, diantaranya biaya operasional, alat dan bahan habis sekali pakai serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.
Bagi Puskemas-Puskesmas yang besar kemampuan pendapatannya dan ditunjang dengan rawat inap, tentu kendala-kendala diatas bukanlah menjadi masalah yang berarti.
Karena Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Sementara puskesmas yang pendapatannya kecil harus segera dipikirkan dan dicarikan solusi,” ucapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo itu menambahkan bahwa BKD Sidoarjo harus segera mencarikan solusi terkait kekurangan tenaga kesehatan (nakes) ditengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Termasuk tidak diperbolehkan mengangkat pegawai baru.
”Padahal di satu sisi, butuh penambahan nakes. Jadi teknisnya, monggo sepenuhnya ini tugas BKD untuk memikirkan dan mencari jalan keluarnya,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Bangun Winarso yang menginginkan adanya koordinasi antara Dinkes, Puskesmas dan BKD untuk duduk bersama mencari solusi terkait kekurangan nakes.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan bahwa kebutuhan nakes di masing-masing kecamatan sebesar 5 persen dari total jumlah penduduk.
“Bisa dicarikan solusinya dengan duduk semeja antara Dinkes, Puskesmas dan BKD. Kemudian, silahkan dihitung kebutuhan nakes di masing-masing kecamatan,” sampainya.
Bangun menuturkan bahwa perekrutan atau penerimaan nakes baru dalam jangka pendek bisa dengan cara swakelola, namun proses rekrutmennya harus transparan dan melalui seleksi ketat sesuai bidang kebutuhan.
“Jangan sampai proses rekrutmennya disalahgunakan, seperti keponakan atau saudara sendiri yang dipekerjakan. Padahal kemampuan yang dimiliki, tidak sesuai kebutuhan yang ada di Puskesmas. Ini jangan sampai terjadi,” tutur polititisi asal Kecamatan Taman itu.
Ia berharap kekurangan nakes di Puskesmas-Puskesmas ini bisa segera teratasi dalam waktu secepat-cepatnya, agar tidak terkaget-kaget saat program CKG mulai banyak peminatnya.
Saat ini, Pukesmas-Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo sedang mengoptimalkan nakes yang ada, baik untuk pasien yang menjalani kurasi atau penyembuhan maupun CKG.
“Jangan sampai sekarang slow, besok CKG benar-benar diterapkan dengan pasien 30 orang setiap hari. Akhirnya terjadi penumpukan layanan atau kegaduhan di lapangan. Istilahnya kaget atau mbendol mburi,” ujar Bangun mengingatkan.
Sementara itu, Tarkit Erdianto, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo lainya mencermati terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan atau mensukseskan program CKG.
Rendahnya partisipasi masyarakat dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi atau kesulitan dalam mengisi aplikasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah.
“Jujur saja, saya mbrebes mili mendengar penjelasan kawan-kawan Kepala Puskesmas tadi, bahwa jumlah masyarakat yang memanfaatkan program CKG masih sedikit. Padahal, biasanya masyarakat itu senang sekali dengan yang gratis-gratis. Namun kenapa ada cek kesehatan gratis, kok malah gak antusias? Apa kurang sosialisasinya, apakah warga kita tidak tertib dengan aplikasinya ataukah karena harapan hidup warga Sidoarjo semakin tinggi? Sehingga merasa sudah sehat, jadi tidak perlu CKG,” ungkapnya.
Maka dari itu, Puskesmas-Puskesmas harus gencar melakukan sosialisasi atau membuat terobosan-terobosan agar program CKG bisa bergulir dan terlaksana hingga 5 tahun ke depan.
Puskesmas bisa menggandeng atau kerjasama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) dan Kelurahan dalam melakukan sosialisasi kepada warganya terkait program CKG.
“Harapan kami sosialisasinya lebih ditingkatkan, utamanya penggunaan aplikasi SSM (Satu Sehat Mobile, red) dengan menggandeng Kades dan Lurah,” tutup politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) asal Kecamatan Waru itu. (adv/mams)
