SURABAYA (RadarJatim.id) Periode kedua kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa terus menonjolkan kerja sama antar perangkat daerah. Dengan pengalaman serta kepemimpinanya, gubernur Jawa Timur (Jatim) itu mengajak seluruh perangkat daerah, hingga masyarakat memajukan Jatim secara guyub rukun.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul mengungkapkan, Khofifah tidak pernah ingin memajukan Jatim seorang diri. Sebaliknya, Khofifah mencontohkan kepemimpinan merangkul, bukan hanya kepada kepala daerah di Jatim tapi juga masyarakat di dalamnya.
“Khofifah mampu mengorganisasi pemerintah daerah di seluruh Jawa Timur untuk bekerja selaras, terutama dalam isu-isu krusial,” kata Adib.
Adib melanjutkan, selain mengorganisasi perangkat daerah di Jatim, Khofifah terus menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, hal tersebut sering luput dari kinerja gubernur di Indonesia saat ini.
“Pendekatan Khofifah dalam membangun sistem pemerintahan yang tertib dan berbasis aturan memang berbeda. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik,” ucapnya.
Adapun buah keberhasilan dari penerapan sistem pemerintahan yang baik yakni Khofifah menerima raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Keberhasilan opini WTP itu mencerminkan pengelolaan keuangan Pemprov Jatim telah sesuai dengan prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik.
Maka dari itu, Adib menekankan, dengan mengajak serta seluruh perangkat daerah di Jatim, Khofifah punya visi mulia. Visi tersebut tidak bukan untuk pembangunan jangka panjang hingga kesejahteraan rakyat Jatim secara menyeluruh.
“Ini menjadi pembeda nyata yang menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh,” tandasnya. (RJ1/RED)
