GRESIK (RadarJatim.id) — Sekolah-sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di Gresik, Jawa Timur, memilih menempuh pembelajaran secara daring (dalam jaringan/online), mulai Senin (1/9/2025) hari ini. Hal ini dilakukan karena khawatir terimbas dampak aksi demo massa yang belakangan marak di berbagai daerah di Indonesia.
Apa yang diberlakukan itu merujuk pada kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang kembali diberlakukan bagi sekolah menengah atas dan sederajat di tiga daerah Jawa Timur, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, mengungkapkan, kebijakan tersebut sebagai upaya menyikapi potensi aksi massa yang dikhawatirkan dapat berujung pada tindakan anarkis.
“Tidak semua daerah di Jatim punya potensi aksi massa yang menjurus pada aksi anarkis. Hasil koordinasi ditetapkan hanya untuk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,” kata Aries, Minggu (31/8/2025).
Salah satu sekolah yang terdampak kebijakan ini adalah SMA Muhammadiyah 1 Gresik (Smamsatu). Pihak sekolah menyatakan siap menjalankan arahan pemerintah dengan memindahkan seluruh aktivitas belajar mengajar ke platform daring, mulai Senin (1/9/2025). Beberapa SMA di kawasan kota juga menempuh proses pembelajaran jarak jauh lewat daring.
Kepala SMA Muhammadiyah 1 Gresik, Nurul Ilmiah, menuturkan, pihaknya telah menyiapkan perangkat pembelajaran online sejak awal tahun ajaran, dan si Smamsatu Gresik ada Kelas Virtual.
“Kami sudah terbiasa dengan sistem hybrid, jadi transisi ini relatif cepat. Guru-guru menyiapkan materi, video pembelajaran, hingga forum diskusi daring untuk memastikan anak-anak tetap mendapat layanan pendidikan yang maksimal,” jelasnya, Senin (1/9/2025.
Ia menegaskan, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan orang tua agar peran keluarga semakin kuat dalam mendampingi anak belajar dari rumah. “Sekolah menyiapkan kanal komunikasi melalui WhatsApp Group kelas dan aplikasi resmi sekolah, agar orang tua bisa langsung memantau perkembangan putra-putrinya,” tambahnya.
Sementara Kepala SMA NU 1 Gresik, Agus Syamsuddin, menekankan, selama pembelajaran secara daring, ia meminta partisipasi para orang tua untuk ikut mengawal proses pembelajaran yang berlangsung. Hal itu disampaikan agar hasilnya bisa optimal, sebab jika tidak ada pendampingan atau pengawalan, ada potensi gangguan, misalnya, siswa tidak serius dan justru masuk ke aplikasi lain di luar pembelajaran.
“Kepada orang tua/wali murid supaya mengawal dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran daring dengan mendampingi dan memastikan putra-putrinya sampai akhir kegiatan pembelajaran,” tandasnya.
Kebijakan ini menuai beragam respons dari orang tua siswa. Sebagian menyambut positif langkah pemerintah, sementara ada pula yang khawatir efektivitas belajar berkurang.
Seperti disampaikan Siti Aminah (45), orang tua siswa kelas XI Smamsatu, yang menyatakan setuju dengan kebijakan ini demi menjaga kondusivitas daerah. “Kalau situasinya memang rawan, lebih baik anak belajar dari rumah. Namun yang paling berat itu menjaga disiplin. Anak-anak kadang lebih tergoda main gawai daripada buka materi pelajaran,” ujarnya.
Senada, Hariyanto (50), orang tua siswa kelas X, berharap sekolah bisa terus memberikan motivasi kepada murid. “Yang kami harapkan bukan hanya tugas, tapi juga interaksi. Kalau guru rajin memberikan arahan lewat Zoom atau Google Meet, anak-anak akan lebih semangat belajar,” katanya.
Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari insiden demonstrasi di sejumlah daerah yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Aksi yang melibatkan sejumlah pelajar SMA dan SMK di Surabaya dinilai mencoreng wajah pendidikan setelah terjadi penjarahan, perusakan fasilitas publik, bahkan perusakan sebagian bangunan di kompleks Gedung Negara Grahadi.
Banyak pihak menyesalkan keterlibatan pelajar dalam aksi yang berujung anarkis. Dunia pendidikan pun ditantang untuk tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter dan adab.
“Ini tamparan bagi kita semua. Anak-anak kita seharusnya menjadi generasi penerus bangsa,
bukan justru terjerumus dalam tindakan destruktif. Belajar dari rumah bukan sekadar teknis memindahkan kelas, tapi juga kesempatan bagi keluarga dan sekolah untuk menanamkan nilai tanggung jawab dan kesadaran sosial,” ujar Ahmad Supriyanto, wali murid lainnya.
Orang tua pun mengaku prihatin. “Kalau sampai anak sekolah terlibat anarkis, itu artinya ada yang kurang dalam pendampingan. Saya berharap sekolah lebih menekankan pendidikan karakter dan peran orang tua juga lebih besar dalam mengawasi,” kata Hariyanto.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim menegaskan, kebijakan PJJ ini bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi lapangan. Sementara itu, pihak SMA Muhammadiyah 1 Gresik dan sejumlah sekolah lainnya berkomitmen menjadikan masa belajar dari rumah sebagai momentum untuk melatih kemandirian siswa.
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr Laily Nurhayati, menilai, bahwa kebijakan belajar dari rumah seharusnya tidak hanya dilihat sebagai solusi teknis semata.
“Peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh menunjukkan lemahnya pendidikan karakter. Sekolah dan keluarga harus berkolaborasi menanamkan adab, empati sosial, dan kedewasaan berpikir kepada generasi muda,” ujarnya.
Selain itu, Laily menekankan literasi digital menjadi faktor krusial. “Anak-anak kita hidup dalam dunia digital. Jika tidak dibekali kemampuan mengelola informasi, mereka mudah terprovokasi oleh ajakan di media sosial. Karena itu, literasi digital dan penguatan adab harus menjadi prioritas, bukan sekadar tambahan,” tambahnya.
Menurutnya, pembelajaran daring justru bisa menjadi sarana untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan keterampilan kritis anak, asalkan pendampingan orang tua dan guru berjalan konsisten. (sha/din)
