BANYUWANGI, – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah di finalisasi oleh Komisi I dan II DPRD Banyuwangi.
Ketua Gabungan Komisi I dan II Raperda JDIH, Marifatul Kamila menyampaikan, raperda ini bertujuan untuk menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum lengkap, akurat, serta mampu meningkatkan kualitas layanan kepada publik.
Pembahasan Raperda JDIH dibahas oleh Komisi gabungan I dan II bersama eksekutif pada Senin (8/5/2023) kemarin.
Politisi perempuan yang akrab disapa Rifa ini menyatakan, dewan dan eksekutif telah sepakat atas materi dan pasal yang tercantum dalam Raperda JDIH.
“Dalam rapat finalisasi antara Komisi I dan II bersama eksekutif sudah menyepakati materi atau pasal yang tercantum dalam Raperda JDIH, namun kami mengusulkan masukan kepada eksekutif untuk menambah jumlah penerima JDIH Award di Kabupaten Banyuwangi,” kata Rifa kepada wartawan.
Rifa menyebut, Raperda JDIH terdiri dari 10 BAB dan 20 Pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, pembentukan, kelembagaan, pengelolaan, hak, kewajiban dan sanksi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pendanaan serta ketentuan penutup.
“Khusus untuk perihal penghargaan telah diatur dalam BAB VIII Pasal 16. Penghargaan merupakan apresiasi yang diberikan oleh koordinator JDIH kepada anggotanya di daerah,” kata Rifa.
Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh koordinator JDIH yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Dan dapat diakses melalui website https://jdih.banyuwangikab.go.id
Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah, Ahmad Saihu mengatakan, tidak ada penambahan pasal baru dalam Raperda JDIH, hanya penyempurnaan legal drafting saja.
“Hanya saja dalam rapat, dewan usul ada penambahan jumlah penerima penghargaan,” lanjut dia
Selama ini penerima penghargaan JDIH, kata Saihu, setiap tahunnya hanya juara satu hingga lima.
“Untuk penilaian JDIH kreatif atau award tentunya akan di atur dalam Perbup. Terkait jumlah penerima penghargaan maupun nilai dana pembinaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. ***
