Sidoarjo (radarjatim.id) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Timur (Jatim) H. Achmad Amir Aslichin berharap agar anggaran yang diperuntukkan penanganan wabah Covid-19 dapat membangkitkan ekonomi lokal.
Untuk itu ia berharap anggaran dari Pemerintah Propinsi (Pemprop), Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota (Pemkab/Pemkot) untuk pengadaan barang dan jasa sebaiknya diberikan ke desa atau kelurahan.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Propinsi Jatim itu menilai bahwa pemberian bantuan dampak Covid-19 harus tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Dimana pengelolaan yang dilakukan oleh desa atau kelurahan juga akan membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar.
“Karena yang tahu persis jumlah dan siapa warga terdampak adalah pemerintahan desa/keluarahan. Sehingga pembagiannya akan efektif tepat sasaran dan merata,” kata Ahmad Amir Aslichin, Rabu (22/4/2020).
Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jatim yang membidangi perekonomian itu menjelaskan bahwa ada penyediaan barang ataupun jasa yang bisa dilakukan oleh warga desa atau kelurahan, seperti penyediaan masker, hand sanitizer, face field, tempat cuci tangan, penyediaan dan pemberian sembako.
Pria yang akrab dipanggil Mas Iin itu mencontohkan, seperti warga desa yang berprofesi sebagai penjahit maupun warga yang bisa menjahit bisa diberdayakan untuk membuat ataupun memproduksi masker.
“Hal itu malah lebih efektif dan dapat memberikan penghasilan bagi warga sendiri,” jelasnya.
Termasuk penyediaan dan pemberian sembako bisa dibeli dari toko kelontong milik warga yang berdomisili di desa/kelurahannya sendiri.
Karena dengan cara itu, perekonomian dapat terus berjalan sebab warga yang memiliki toko kelontong bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari anggaran Covid-19.
“Sehingga ekonomi di desa tersebut bisa berjalan dan berkembang,” ucapnya.
Menurut Mas Iin bahwa yang terjadi saat ini ada tumpang tindih yang dilakukan oleh Pemprop, Pemkab/Pemkot dan Pemdes/Pemkel, seperti pengadaan masker, sembako, serta pembagian dan penyalurannya.
Dimana yang terjadi saat ini, Pemprop dan Pemkab/Pemkot membagikan masker ataupun sembako ke para pengguna jalan. Sedangkan disisi lain, masyarakat yang menaati imbauan pemerintah dengan tetap berada dirumah dan bekerja dari rumah hanya mendapatkan jatah masker ataupun sembako dari Pemdes/Pemkel saja.
“Sedangkan yang tidak mengindahkan imbauan bisa mendapatkan 2 atau lebih masker dan sembako. Ini kan ironi,” ujarnya.
Diterangkan oleh Mas Iin bahwa saat ini para pelaku ekonomi yang mendapatkan berkah dari anggaran Covid-19 hanya para pengusaha menengah dan besar, bahkan ada yang bukan warga Pemkab/Pemkot setempat.
Ia juga menerangkan bahwa pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses lelang serta tidak ada standar harga yang baku dikhawatirkan rawan akan terjadinya penyelewengan.
“Kemampuan pengawasan oleh DPRD sangatlah terbatas meski dibentuk pansus ataupun panja. Beda bila desa yang melakukan pengawasannya karena banyak sekali warga yang bisa mengawasi secara langsung,” terangnya. (mams)
