SIDOARJO (Radarjatim.id) — Bacaleg DPRD Sidoarjo Dapil V dari Partai Gerindra H. Pratama Yudhiarto, S.H., yang telah membentuk Koordinator Desa (Kordes), Koordinator wilayah (Morwil), koordinator TPS berkumpul menyatukan suara menghadapi Pemilu 2024.
Pratama Yudhiarto atau yang akrab disapa Mas Tama terus menguatkan konsolidasi dan melakukan penjaringan dukungan. Langkah Mas Tama didukung senior separtainya, Ir. H. Bambang Haryo Sukartono atau BHS, pads Sabtu (8/4/2023) malam. BHS hadir ditengah kegiatan politisi muda Gerindra itu bersama 6 Kordes dari Korwil 3 di Desa Jogosatru, Sukodono. Ke-6 kordes itu yakni dari Desa Suko, Desa Masangan Kulon, Desa Klopo Sepuluh, Desa Masangan Wetan, Desa Sukodono, dan Desa Panjunan.
Ketua Timses Pemenangan Pratama Yudhiarto, H. Su’udi, S.H., menjelaskan pihaknya telah menggerakkan Korwil, Kordes, Koordinator TPS di Kec. Sukodono dan Taman. Pemilik perusahaan otobus ini meminta Korwil, Kordes pendukung Pratama amanah dan bersemangat.
“Jangan sampai teman-teman ini tidak semangat. Semangatlah, tapi yang amanah. Pak BHS (di DPR RI, red), Mas Pratama (di DPRD Sidoarjo, red), Presidennya Pak Prabowo harus dijadikan, dan harus diwujudkan,” seru Su’udi.
Pada kegiatan itu, BHS dan Pratama mengajak korwil dan kordes membulatkan tekad memenangkan Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk Indonesia yang lebih baik.
Sementara itu disela kehadiran BHS dikegiatan konsolidasi dia mengutarakan sejumlah masalah yang ada di Sukodono dan Taman. Dewan Pakar DPP Gerindra ini menyoroti infrastruktur dan minusnya pengelolaan sampah. Dia mengharapkan sudut kota bisa bersih termasuk di sungai, baik primer, sekunder, tersier.
Masalah lain di Sukodono adalah pertanian yang belum menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten. Ini terbukti dari minimnya anggaran pertanian.
“Bayangkan kita ini masih bisa menjadi lumbung pangan bagi masyarakat Sidoarjo karena kita masih punya lahan kurang lebih sekitar 14 ribu bahkan yang saya dengar lebih dari itu,” kata BHS.
Jika kebutuhan petani dan pertanian diperhatikan, panen bisa mencapai 8 hingga 11 ton per hektar, maka dengan hasil 2 kali panen itu mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduk Sidoarjo.
Hal lain terkait insentif UMKM yang belum berjalan dan pengentasan pengangguran yang makin bertambah. BHS menyebut di wilayah Sukodono dan Taman sebagian besar dari 208 pabrik tutup di tahun 2023. Dia meminta Bupati Sidoarjo mencari penyebabnya dan menjembatani pengusaha dengan pemerintah pusat sehingga tidak terjadi perusahaan pailit.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini turut menyoal KURDA dari Bank Delta Artha harus berjalan dan segera diturunkan untuk kepentingan rakyat termasuk UMKM.
Sejalan dengan BHS, Pratama yang juga pengusaha ini memberi perhatian pada sektor ekonomi dan usaha. Terlebih jika nantinya dia harus diposisikan menata ekonomi Sidoarjo saat duduk kursi dewan.
“Kalau kita hanya memikirkan pegawai berarti yang harus dipikirkan lebih awal itu pelaku usaha atau UMKM karena pegawai itu ada kalau ada pengusaha, ini untuk yang swasta. Kalau pengusaha tidak ada berarti banyak SDM yang menganggur,” kata Pratama.
Mengatasi pengangguran, dia meminta pemerintah menyediakan pekerjaan untuk masyarakat, seperti PPPK atau penerimaan ASN. Jika anggaran daerah terbatas, kata pria 32 tahun ini, harus sharing dengan pihak swasta. Namun dia mengharap pelaku usaha dimudahkan dalam berbagai hal, misalnya perizinan dan pajak.
Tama yang sering blusukan di wilayah dapilnya ini melihat menjamurnya usaha warung kopi. Dia mengatakan tidak adanya pajak usaha untuk pelaku usaha warkop telah membantu usaha masyarakat. Dia berharap pelaku usaha kecil seperti ini kedepannya tidak dikenakan pajak usaha.(mad)
