BANYUWANGI – Surat KPU Banyuwangi mengundang seluruh anggota PPK untuk rapat di Zam – Zam hotel Kota Batu, masih menjadi buah bibir. Lantaran netizen maupun masyarakat Banyuwangi, sangat penasaran siapa sebenarnya inisiator rapat diluar daerah dimasa pandemi Covid-19.
“Pak Presiden Jokowi saja kan menghimbau masyarakat untuk menghindari bepergian keluar daerah untuk meminimalisir potensi terinfeksi Covid-19. Lha ini, Komisioner KPU Banyuwangi, yang dibayar dan kegiatanya dibiayai negara, kok malah mau melakukan rapat diluar daerah,” ucap Efendi, warga Kecamatan Cluring, Jumat (29/1/2021).
Seperti diketahui, melalui surat Nomor 111/PP.07.3-Und/3510/KPU-Kab/I/2021, tertanggal 27 Januari 2021, KPU Banyuwangi, mengundang seluruh PPK untuk menghadiri rapat Evaluasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020, pada Sabtu – Minggu, 30 – 31 Januari 2021.
Rencana KPU Banyuwangi itu dianggap membahayakan keselamatan seluruh anggota PPK dari ancaman paparan Covid-19. Dan dianggap tidak pro tumbuh kembang perekonomian daerah. Yakni disaat hotel di Banyuwangi sepi pengunjung, rapat yang dibiayai dari uang rakyat justru dilarikan keluar daerah.
Sekejab, undangan tersebut langsung banjir kritik pedas. Hingga akhirnya, KPU Banyuwangi, melalui surat Nomor 117/PP.07.3-Und/3510/KPU-Kab/I/2021, tertanggal 28 Januari 2021, merubah lokasi rapat. Yang awalnya hendak digelar di Zam – Zam hotel Kota Batu, dipindah di Grand Harvest Resort & Villas, di Desa Tamansari, Kecamatan Licin.
Untung dalam rencana rapat di Kota Batu, pihak manajemen Zam – Zam hotel tidak memungut biaya uang muka Booking tempat. Jadi tidak ada uang rakyat yang terhambur – hamburkan oleh kegiatan yang tidak sesuai dengan himbauan pemerintah dimasa pandemi tersebut.
“Dalam setiap acara yang dilakukan oleh KPU, kita tidak pernah memberikan DP (uang muka), karena semua dibayar jika acara telah selesai dilakukan,” ungkap Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini.
Dwi berdalih, acara ke Kota Batu bukan hanya untuk agenda rapat Evaluasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020, saja. Tapi juga untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu KPU RI.
“Tapi masih belum final karena masih menunggu izin dari pihak setempat, sambil menunggu izin keluar kita membuat undangan khusus untuk internal PPK agar mempersiapkan waktu di tanggal itu. Krn tidak dapat izin maka kami menggunakan planning kedua yang harus dilaksanakan pada tanggal itu juga, karena itu adalah hari terakhir masa tugas PPK,” jelasnya.
Tapi sayang, Ketua PKU Banyuwangi enggan menjawab ketika awak media menanyakan siapa inisiator rapat diluar daerah ditengah pandemi Covid-19 ini?. (*)
