Oleh Dr MARTADI, MSn
Dalam tiga pekan terakhir ini, media massa di tanah air ramai mengekspos tentang gaduh Program Organisasi Penggerak (POP) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Polemik awalnya dipicu lolosnya dua yayasan besar, yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation bersama 156 organisasi masyarakat lainnya yang oleh program itu diproyeksikan untuk meningkatkan mutu guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
Secara konsep sebenarnya tidak ada yang salah dalam POP, karena Kemdikbud berupaya mencari best practices inovasi yang dilakukan Ormas untuk peningkatan kualitas SDM di negeri ini. Tetapi, karena tidak cermat dalam perencanaan dan pengomunikasiannya, jadinya malah memantik kegaduhan.
Di tengah kontroversi POP, dua organisasi besar yang sudah terbukti concern terhadap dunia pendidikan, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menyatakan mundur dari POP dengan beberapa alasan. Di antaranya, kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Sepekan berikutnya, PGRI juga menyatakan mundur, dan mengusulkan agar kebijakan Menteri Nadiem ini ditunda. Anggaran ratusan milyar yang telah disiapkan, dalam pandangan PGRI, bisa dialokasikan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah guna menunjang pembelajaran jarak jauh di era pandemi.
Merespon polemik itu, Mas Nadiem, demikian sang menteri biasa disapa, lalu mengeluarkan keputusan terbaru: segera melakukan evaluasi lanjutan secara lebih ketat bagi ormas-ormas yang telah lolos seleksi.
Pemilikiran Solutif
Polemik atau pro-kontra POP, dugaan saya muncul karena buruknya komunikasi dan pelibatan berbagai organisasi tersebut sejak awal POP digagas, terkesan hanya diajak untuk menjalankan saja. Sebagai alternatif solusi sengkarut POP, beberapa pemikiran berikut kiranya bisa dipertimbangkan.
Pertama, jangan melupakan sejarah (Jasmerah). “Saya dipilih menjadi menteri karena saya mengerti apa yang akan terjadi di masa depan”. Itu adalah ucapan Nadiem Makarim setelah dilantik menjadi menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Mas Menteri mungkin yakin mengetahui masa depan karena merasa menguasai sains dan teknologi. Tetapi, pemikiran itu terkesan mengabaikan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah, yang sejak sebelum kemerdekaan sudah menjadikan pendidikan sebagai ladang berdakwah.
Perlu dicatat, fakta menunjukkan, bahwa Muhammadiyah yang berdiri pada 1912 dan NU pada 1926, telah sudah memberikan kontribusi positif pada pendidikan bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Saya meyakini, mundurnya dua organisasi tersebut dari POP bukan soal sekadar bantuan Rp 20 miliar itu. Namun, sikap itu lebih karena komunikasi yang kurang baik, sejak awal program POP digagas. Ada baiknya rangkul dan ajak bicara organisasi-organisasi tersebut untuk merumuskan dan mengawal program yang baik ini.
Kedua, jangan sekadar melihat program, tetapi juga jejak rekam. Seleksi organisasi yang diikuti 4.464 ormas, telah meloloskan 156, di antaranya Tanoto Foundation dan Sampoerna Fondation. Secara moral dan etika, publik mempertanyakan mengapa kedua yayasan ini dapat muncul dalam daftar di antara 156 ormas yang akan menerima bantuan pemerintah melalui POP.
Dengan alasan yang hampir sama, NU, Muhammadiyah, dan PGRI akhirnya memilih keluar dari daftar sebagai calon penerima bantuan dana POP dan amat menyesalkan lolosnya kedua yayasan besar itu. Mereka menuntut Kemdikbud transparan menjelaskan proses seleksi yang dinilai tidak jelas, termasuk syarat yang diajukan.
Tidak bisa dimungkiri, tawaran bantuan dana dengan besaran Rp 1 miliar — Rp 20 miliar per paket itu memunculkan organisasi dadakan untuk ikut mengajukan program. Hal ini tidak salah, karena bisa jadi organisasi dadakan memang memiliki program yang baik. Tetapi, seleksi POP sebaiknya tidak sekadar melihat program yang diajukan. Lebih dari itu, perlu juga melihat jejak rekamnya untuk melihat komitmen, konsistensi, dan keterujian dalam pengembangan bidang pendidikan.
Ketiga, optimalkan potensi kelembagaan yang ada. Saat ini pemerintah sudah memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang diberi tugas khusus untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pengadaan guru, baik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah (UU Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 14).
Tahun 2019 terdapat 421 LPTK negeri dan swasta. Dari jumlah itu, sebanyak 63 LPTK ditetapkan sebagai penyelenggara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dan Pendidikan Profesi Guru. LPTK tersebut jelas memiliki pengalaman, sistem, dan SDM yang mumpuni.
Selain itu, pemerintah juga memiliki 33 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) sebanyak 14 lembaga sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas utama melaksanakan program yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan tenaga guru dengan tujuan menciptakan tenaga pendidik yang lebih profesional dari waktu ke waktu.
Pertanyaannya, mengapa LPTK, LPMP dan PPPPTK tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan POP tersebut? Kesannya, perannya akan digantikan oleh Ormas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendidik dan melatih guru dan kepala sekolah. Apakah memang sudah ada kajian ilmiah yang membuktikan, bahwa LPTK, LPMP dan PPPTK yang ada dinilai tidak dapat menjalankan mandatnya dengan baik? Sungguh tidak terbayangkan betapa besar investasi negara kepada LPTK, LPMP dan PPPTK, namun terkesan diabaikan.
Keempat, lakukan evaluasi menyeluruh. Saat pandemi masih berlangsung, sesungguhnya persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana anak-anak tetap bisa belajar dengan baik. Kondisi di lapangan berdasar survey Pusdatin Kemendikbud ditemukan 59,9% siswa kesulitan memahami materi, dan 50,2% kendala perangkat dan jaringan internet.
Di sisi yang lain, dalam POP yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 595 miliar per tahun, bukanlah jumlah sedikit. Sementara kondisi pandemi tidak memungkinkan dilakukan pelatihan dan pendampingan secara luring di sekolah. Tentu akan sulit mencapai hasil yang maksimal, hanya melalui daring.
Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh tentang kebijakan POP, dengan melibatkan stake holders terkait. Lebih baik pelaksanaannya mundur, tetapi programnya lebih matang, sehingga hasilnya lebih efektif. Daripada pelaksanaannya dipaksakan, tetapi hasilnya tidak maksimal. Anggaran bisa realokasikan untuk program yang lebih prioritas.
Tidak kalah pentingnya, libatkan pemerintah daerah (Pemda), karena mereka yang memiliki wilayah dan harus menggawal keberlanjutan POP di daerah masing-masing. Pendekatannya jangan top down, tetapi gabungkan top down dan bottom up, sehingga diperoleh formula yang lebih baik sesuai tujuan POP, yaitu mencari bibit-bibit inovasi yang dilakukan ormas, dengan menjunjung tinggi asas gotong royong untuk peningkatan kualitas SDM di Indonesia. (*)
*) Penulis adalah Kepala Bidang Pengembangan Profesi Pendidik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, pegiat di Jaringan Literasi Indonesia (Jalindo).
