BANYUWANGI – Peningkatan potensi pendapatan daerah terus didorong oleh DPRD Banyuwangi. Salah satu caranya yakni mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih inovatif.
Apalagi saat ini eksekutif sedang dipusingkan dengan kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat, termasuk jatah transfer pusat ke daerah juga dikurangi.
Situasi ini mau tidak mau memaksa eksekutif untuk terus menggali potensi daerah untuk menunjang serta menambah pendapatan daerah.
Bocoran terbaru, DPRD Banyuwangi mendukung dan mendorong bisnis galangan kapal di Bumi Blambangan yang sedang diupayakan oleh Pemkab Banyuwangi.
Pertimbangan bisnisnya adalah Banyuwangi memiliki lintas penyeberangan penumpang tersibuk kedua di Indonesia, Ketapang – Gilimanuk.
Komisi III DPRD Banyuwangi telah menggelar rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk membahas rencana bisnis galangan kapal tersebut bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan PT Dumas Tanjung Perak Shipyard.
Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Febri Prima Sanjaya, menjelaskan tujuan rapat ini untuk menyelesaikan permasalahan antara PT Trabasti dan PT Dumas Tanjung Perak Shipyard.
“Penyelesaian PT Trabasti ini untuk mencari potensi PAD bagi Kabupaten Banyuwangi,” ungkap Febri.
Menurut politisi NasDem, PT Trabasti sudah pernah bergerak melakukan bisnis galangan kapal tetapi usahanya tidak berjalan sesuai harapan.
Di dalam PT Trabasti kepemilikan sahamnya 51 persen merupakan milik Pemkab Banyuwangi dan 49 dikuasai PT Dumas Surabaya selaku rekan kerja.
“Komisi III DPRD Banyuwangi dan SKPD terkait berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mencari jalan keluar terbaik,” paparnya lagi.***
