Oleh Sabarnuddin
Partai politik merupakan pilar penting dalam pergerakan kemerdekaan –hingga saat ini– sebagai penyeimbang perpolitikan nasional. Dalam upaya melawan penjajahan pemerintah Hindia Belanda, organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain, menjadi pelopor perlawanan yang membangkitkan rakyat dari keterpurukan selama bertahun-tahun.
Di era sekarang, perjuangan pergerakan bukan lagi melawan musuh di depan mata, namun berbagai perlawanan visi dan misi mengenai corak dan cara menuju kemajuan Indonesia. Hingga saat ini, berdasarkan rilis keputusan KPU No. 518 tahun 2022, partai peserta pemilu tahun 2024 terdapat 24 partai politik, dengan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Berdasarkan pemilu yang diadakan pada 14 Februari 2024, hanya 8 parpol yang lolos ke DPR.
Hal ini berdasar UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas parlemen diatur dalam pasal 414 ayat 1. Dijelaskan, bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara nasional untuk bisa diikutkan dalam perolehan penentuan perolehan suara kursi anggota DPR.
Partai politik dalam menjalankan laju partainya mempunyai landasan berpikir atau secara umum memiliki idelogi partai. Dalam buku Teori-Teori Mutakhir Partai Politik yang ditulis oleh Ichlasul Amal tahun 2012, ia mengelompokkan partai politik pada dua kategori, yakni nasionalis dan islam. Partai dengan ideologi nasionalis yaitu: Partai Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, Perindo, PSI, Hanura, Demokrat, juga PKP.
Sementara dari idelogi Islam, ada PKS, PPP, PAN, juga PBB. Namun, hingga kini pengerucutan kubu partai-partai tidak seperti yang digambarkan dalam buku tersebut. Jika melihat peta koalisi Pilpres yang berlangsung beberapa waktu lalu, peta koalisi bergabung antara partai Islam dan partai Nasionalis. Koalisi kubu pasangan calon 01 terdiri PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Ummat. Sementara pada kubu 02 terdapat Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, dan PSI.
Pada kubu 03 terdapat PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Peta koalisi yang menggambarkan komunikasi politik yang dinamis, sejauh ini koalisi yang terbangun masih melihat keuntungan atau dampak yang didapatkan dari dukungan koalisi.
Partai politik yang sejak awal digagas sebagai pengaderan politisi dengan kompetensi yang lengkap sebagai calon pemimpin masa depan. Namun, melihat kenyataan, partai politik hanya sebagai formalitas persyaratan calon pemimpin atau legislatif untuk mendaftarkan diri ke KPU.
Konsepsi yang ambigu semakin terlihat pada pemilu 2024, terdapat ratusan caleg yang tanpa mengikuti pengaderan partai dan dengan kompetensi politik yang belum bisa dipastikan. Partai politik hanya seolah cukup ada untuk pada pengusaha dan tokoh yang telah memiliki pamor sebagai calon legislatif. Maka, wajah demokrasi yang dicita-citakan sejak awal kemerdekaan hanya ungkapan tak bermakna.
Sebabnya, perpolitikan nasional diisi oleh orang-orang dengan modal pamor dan materi. Hal yang seharusnya dievaluasi melalui Undang-undang dan peraturan KPU, bahwa calon peserta pemilu harus mengikuti pengaderan partai, bukan hanya mendaftar melalui partai saat akan mencalonkan diri. Akibatnya problem yang sangat urgent tidak segera diselesaikan secara keseluruhan.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh KPK sepanjang tahun 2004-2023, dilaporkan terdapat 430 kasus korupsi dengan pelaku dari swasta. Lalu terdapat 371 kasus korupsi dengan pelaku aparatur sipil negara (ASN) kalangan eselon I, II, III, IV. Selanjutnya dari kasus korupsi yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan total 344 kasus.
Kasus korupsi masih menjadi isu yang selalu diperdebatkan setiap pemilu. Maka sebagai bentuk evaluasi dan konsekuensi, partai politik memerikan pelatihan dan peringatan keras bagi kadernya yang terlibat kasus. Namun, bila caleg atau cakada yang tidak melalui pengaderan parpol tidak merasa bertanggung jawab pada partai terlebih pada rakyat yang mendukungnya.
Politik Tranksaksional
Evaluasi pada pemilu lebih pada seputar keuntungan dan kerugian, terlepas dari ideologi partai yang dijunjung. Faktanya, parpol lebih mengutamakan hasil pemilu dan menggunakan berbagai cara, tanpa memperhatikan etika politik dan aturan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pemilu dengan calon yang berkualitas secara gagasan dan latar belakang politik belum tentu didukung oleh parpol, jika tidak menaikkan suara dengan dukungan rakyat yang banyak. Salah satu cirinya adalah calon yang terkenal.
Dengan pamor yang kuat menjadi satu dasar suara akan lebih baik walaupun gagasan tidak terlalu kuat. Hal ini seolah bertolak belakang dengan ideologi dan tujuan awal parpol dibentuk. Seyogyanya kualitas politisi dapat meningkat dengan penjaringan dan pendidikan politik yang telah dilaksanakan jauh hari sebelum pemilu.
Namun justru tokoh dengan pamor yang kuat tanpa ia berkampanye pun akan dengan mudah mendapatkan suara terbanyak, karena rakyat telah mengenalnya, namun mengabaikan gagasannya sebagai calon pada pemilu tersebut. Parpol beranggapan dengan menerima dan mengusung calon yang dinilai akan menang tersebut, akan menaikkan suara partai pula. Sangat kolot dan mundur kualitas parpol yang masih melakukan hal demikian.
Standar Politisi yang Menurun
Pemilu menjadi cerminan kondisi politisi yang akan mewarnai perpolitikan nasional 5 tahun mendatang. Jika gaya kampanye dan sosialisasi masih menggunakan cara lama, yakni dengan modal uang, pamor, dan keluarga, ini memperjelas kualitas demokrasi semakin mundur. Faktor utama dalam kemajuan, yakni keterbaruan atau inovasi, baik sebagian atau secara keseluruhan.
Jika dilihat dari pemilu yang berlangsung Februari 2024 lalu, bahkan setingkat presiden pun masih menggunakan cara kampanye yang tidak mencerdaskan para pemilih. Sebaliknya, justru hanya bergembira ria, tanpa ada esensi penyampaian gagasan yang dirumuskan. Kondisi ini diperparah dengan pemuda yang seolah bosan dan tidak ingin bersentuhan dengan politik, walaupun terlihat banyak caleg generasi muda faktanya di masyarakat tingkat kepedulian pada kondisi hari ini semakin menurun. Jika level yang masih rendah ingin mengejar mimpi Indonesia Emas 2045, menjadi kemustahilan yang nyata, karena langkah-langkah yang tidak mengarah pada peningkatan kualitas.
Politisi dengan gaya seolah paling pahlawan dan berjasa untuk negara, merasa harus dihormati bak pembela perjuangan, mental politisi seperti ini yang lambat laun akan menjatuhkan Indonesia pada dunia internasional. Pamer kebanggaan namun da,mpak yang tidak terlihat, gaya politisi yang hanya menghabiskan keuangan negara dengan sia-sia.
Perbaikan Sistem Pemilu
Melalui pemilu, akan mudah dalam mengatur jalannya penyaringan calon yang hanya mementingkan pamor belaka. Dengan aturan yang jelas dan ketat, akan menyulitkan politisi dalam ikut sebagai peserta pemilu. Aturan yang tentu menaikkan kualitas calon baik dari segi personal dan parpol yang mengusung.
Faktor yang harus digarisbawahi, yakni pendidikan, pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi dibutuhkan ahli atau sarjana yang kompeten, maka selain itu tidak bisa mendaftar. Lalu pengalaman, dengan latar belakang yang jelas dan linear akan memudahkan dalam mengurus rakyat dengan dinamika yang terjadi.
Selanjutnya gagasan, hal yang sangat fundamental yang harus disampikan pada kampanye calon gagasan saat terpilih nanti dalam ungkapan sering digambarkan “bak membeli kucing dalam karung”. Peserta pemilu harus membawa ide dan rakyat yang berhak menilai ide yang mana yang akan layak untuk diterapkan pada kondisi hari ini. Seleksi yang ketat dan tanpa pandang bulu akan perlahan menaikkan kualitas pemimpin Indonesia pada percontohan kualitas pemimpin yang terbaik. {*}
*) Sabarnuddin, Mahasiswa Sejarah, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.
CATATAN: Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya.
