SIDOARJO (RadarJatim.id) – Munculnya Koalisi Sidoarjo maju yang digawangi oleh Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) semakin memperkokoh posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai mitra kritis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Hal itu disampaikan oleh H. Abdillah Nasih, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Sidoarjo saat konferensi pers persiapan peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-27 tahun, Kamis (17/7/2025).
“Sejak awal sudah kami sampaikan bahwa PKB sebagai mitra kritis (Pemkab Sidoarjo, red). Selama kebijakan pemerintah itu berpihak kepada masyarakat, maka kita dukung. Tapi, selama kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat, maka PKB menjadi bagian dari kontrol sosial dan kontrol pembangunan bahwa pemerintah harus terus dikritisi, diawasi demi kemajuan bersama dan kebaikan bersama,” sampainya.
PKB menyadari bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo tahun 2024 lalu, bukanlah sebagai partai pengusung pasangan Subandi-Mimik Idayana yang terpilih sebagai Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo periode 2025-2030.
Untuk itu, PKB akan melakukan pengawalan terhadap 14 program Pemkab Sidoarjo dibawah kepemimpinan Subandi-Mimik Idayana yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2030.
“Ternyata di RPJMD itu banyak sekali celah-celah dan ketidakjelasan yang harus kita maksimalkan. Salah satunya pemaknaan (program, red) 100 ribu lapangan pekerjaan yang belum jelas, Rp 500 juta BKK (Bantuan Keuangan Khusus, red) dan lain-lainnya,” ujarnya.
Hal senada juga ditegaskan oleh H. Damroni Chudlori, Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo bahwa sikap kritis terhadap Pemkab Sidoarjo dibawah kepemimpinan Subandi-Mimik Idayana sudah ditunjukkan oleh fraksinya sebagai kepanjangan tangan dari partai.
Salah satunya kegagalan Pemkab Sidoarjo dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur (Jatim) 2025 kemarin, pihaknya langsung melakukan evaluasi dan rekomendasi agar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sidoarjo dievaluasi secara menyeluruh.
“Begitu juga dengan pogram 100 ribu penyediaan lapangan kerja, kita benar-benar kritisi agar teralisasi dengan baik. Program Rp 500 juta per desa per tahun, kita kritisi agar tidak sekadar menjadi program elektoral saja,” tegasnya.
Bahkan program bedah atau rehabilitasi warung yang nilainya Rp 5 juta, pihaknya justru meminta agar nilainya dinaikkan sebanyak 100 persen atau sebesar Rp 10 juta per warung. Tetapi dalam pelaksanaannya harus benar-benar selektif.
Program beasiswa juga menjadi sorotan dari Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, karena lebih cenderung sebagai bantuan pendidikan saja.
“Sikap kritis itu, kan tidak harus tergabung dalam koalisi secara formal. Karena setiap partai politik itu memiliki sikap independen sendiri-sendiri, termasuk PKB,” terangnya. (mams)
