JAKARTA (RadarJatim.id) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
“Insya Allah ini sudah mulai terlihat sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-menawar, akan semua terlaksana,” kata Zulhas, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.
Keyakinan tersebut disampaikan usai rapat finalisasi regulasi penyelenggaraan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pertemuan ini membahas penyempurnaan aturan turunan dari Keputusan Presiden (Kepres) yang akan menjadi dasar pelaksanaan teknis program MBG di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan, lembaganya siap mempercepat implementasi di lapangan agar target tersebut bisa tercapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.
“82,9 juta akan kami kejar akhir tahun ini,” ujar Dadan usai rapat di Kantor Kemenko Pangan.
Dadan menjelaskan, percepatan ini dimungkinkan berkat peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur produksi makanan bergizi untuk masyarakat. Hingga saat ini, BGN telah memiliki 13.347 SPPG aktif, dan setiap hari mampu meloloskan 200 SPPG baru.
“Kan kita maunya selesai tahun ini. Jadi sekarang sudah ada 13.347 SPPG, dan kami setiap hari bisa meloloskan 200 SPPG,” ujarnya.
Selain mempercepat verifikasi dapur MBG yang sudah berjalan, BGN juga berencana membangun lebih banyak fasilitas di wilayah terpencil agar distribusi manfaat program merata di seluruh Indonesia.
“Kami juga ingin membangun 5.000 sampai 6.000 SPPG terpencil. Jadi kami masih optimistis bisa mengejar 82,9 juta akhir tahun ini,” ucap Dadan.
Optimisme pemerintah dalam mencapai target MBG juga mendapat dukungan dari berbagai kementerian. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi salah satu institusi yang berperan penting dalam memperkuat tata kelola dan kelembagaan MBG.
Menteri PANRB Rini menegaskan, bahwa kolaborasi lintas instansi merupakan kunci utama keberhasilan program nasional ini.
“Kementerian PANRB terus mendukung menyukseskan target 82 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan penataan dan penguatan UPT Badan Gizi Nasional (KPPG) yang melaksanakan kegiatan operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi,” ujarnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola program MBG sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan.
“Kami minta waktu sedikit lagi supaya Perpres tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis benar-benar siap diterapkan. Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan makin tertata,” ujarnya. (rj2)
