JAKARTA (RadarJatim.id) — Pemerintah semakin menegaskan komitmennya dalam memperkuat program Sekolah Rakyat dengan mendorong peran aktif para kepala daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Program prioritas nasional ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan akses pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh keterlibatan langsung bupati, wali kota, dan gubernur dalam menjangkau serta menetapkan peserta didik. Menurutnya, kepala daerah memiliki pemahaman paling utuh terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah masing-masing, sehingga berperan penting memastikan program tepat sasaran.
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota, dan gubernur. Inilah bentuk kehadiran negara yang bekerja secara kolaboratif dari pusat hingga daerah,” ujar Saifullah Yusuf.
Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan jemput bola tanpa mekanisme pendaftaran terbuka. Pemerintah secara aktif mendata dan menjangkau anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses ini melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga pendamping sosial, sebagai wujud tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada keadilan sosial.
Saifullah Yusuf menjelaskan, bahwa seluruh calon siswa menjalani asesmen lapangan secara menyeluruh sebelum ditetapkan. Hasil asesmen tersebut kemudian dikonsolidasikan bersama kepala daerah dan diverifikasi kembali oleh Kementerian Sosial.
“Dengan mekanisme berlapis ini, kami memastikan setiap anak yang masuk Sekolah Rakyat benar-benar mereka yang membutuhkan dan berhak,” katanya.
Lebih dari sekadar pendidikan gratis, Sekolah Rakyat menjadi model terpadu pengentasan kemiskinan. Para siswa memperoleh layanan kesehatan rutin, Makan Bergizi Gratis (MBG), asrama tanpa biaya, serta pembinaan karakter dan keterampilan. Orang tua siswa pun dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi sehingga dampak program terasa secara berkelanjutan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan, bahwa Sekolah Rakyat sejalan dengan pemenuhan hak anak sebagaimana amanat konstitusi dan konvensi internasional.
“Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang aman dan ramah anak. Pendidikan di sini tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal,” ujarnya.
Dukungan kuat juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmen penuh dalam memastikan pengelolaan Sekolah Rakyat berjalan optimal.
“Anak-anak Sekolah Rakyat adalah aset bangsa. Dengan sinergi antara kepala sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat, kami yakin Sekolah Rakyat mampu melahirkan generasi unggul dan mandiri,” kata Khofifah.
Dengan ratusan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi dan pembangunan sekolah permanen yang terus berjalan, pemerintah optimistis program ini menjadi fondasi kuat dalam memutus mata rantai kemiskinan dan memperkuat masa depan Indonesia melalui pendidikan yang berkeadilan. (red/rj2)
