SIDOARJO (RadarJatim.id) — Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kominfo mengajak mahasiswa Umsida (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo) untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sidoarjo M Wildan, dalam acara Sosialisasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik, pada (24/6/2025) di Auditorium KH. Ahmad Dahlan Umsida
Menurut Wildan, kegiatan seperti ini digunakan sebagai ruang belajar untuk mengajak mahasiswa ikut ambil bagian dalam proses pembangunan.
“Peran mahasiswa penting dalam setiap pembangunan. Mahasiswa dapat sebagai kontrol dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah,” katanya.
“Kami berharap lewat kegiatan hari ini kita melek informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan,” harap Wildan.
Melalui layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi), SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dan Call Center Sidoarjo 112 sangat perlu dikenalkan kepada mahasiswa Umsida.
Sebagai wujud komitmen Pemkab Sidoarjo akan keterbukaan informasi publik. Pemkab Sidoarjo juga ingin meningkatkan pemerintahan yang transparan dan responsif lewat layanan tersebut. Untuk itu masyarakat dilibatkan dalam prosesnya,” kata Wildan.
Sosialisasi dibuka langsung oleh Rektor Umsida Dr. Hidayatulloh, M.Si dan diikuti sekitar 300 orang mahasiswa Umsida.
Hidayatulloh menyambut baik kerjasama seperti tersebut. Ia berharap kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga pendidikan dan elemen masyarakat yang lain dapat dikembangkan.
Bahkan ia tegaskan Umsida akan membuka diri bagi semuanya. Umsida juga akan mensupport kebijakan dan program-program strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sidoarjo akan bisa menjadi kabupaten yang lebih maju lagi, lebih berdaya lagi karena ada sinergitas antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat,”ucapnya.
Rektor Umsida Hidayatulloh juga menyampaikan mahasiswa dituntut untuk berani bersuara. Berani bersuara tersebut menurutnya bukan dalam artian melawan pemerintah. Namun berani mengkomunikasikan dengan pemerintah ataupun anggota DPR jika menemukan implementasi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai.
“Mahasiswa punya peran untuk menyambungkan kepentingan pemerintah dengan masyarakat, maka forum ini menjadi penting bagaimana kita melek informasi, bagaimana kita menyuarakan kebaikan untuk semua,”paparnya.(mad)
