SIDOARJO (RadarJatim.id) Bupati Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Sidoarjo, M. Nizar buka suara terkait penuhnya fasilitas kesehatan (Faskes) akibat melonjaknya kasus Covid-19 diwilayah Kabupaten Sidoarjo.
M. Nizar mengatakan bahwa di masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini rakyat terkesan berjuang sendiri dalam melawan pandemi Covid-19 yang kian mengganas.
“Disisi lain Pemkab (Pemerintah Kabupaten,red) Sidoarjo bukannya hadir untuk membantu warganya, namun justru menekannya dengan berbagai aturan yang makin membuat masyarakat terjepit,” kata Nizar, Senin (12/07/2021) kemarin.
Dikatakan oleh Nizar bahwa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo untuk rakyatnya hanyalah aturan yang melarang rakyatnya selama pandemi Covid-19 tanpa memberikan solusi bagi keberlangsung hidup mereka.
“Bahkan yang terakhir, Gus Muhdlor (Bupati Sidoarjo-red) malah mengancam akan memperpanjang PPKM kalau rakyat bandel,” katanya.
Untuk itu, meminta Pemkab Sidoarjo agar benar-benar hadir membantu rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19 karena selama ini rakyat yang harus mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan isolasi mandiri (isoman) jika merasa dirinya beresiko tertular dan menularkan virus.
Menurutnya bahwa selama isoman itu rakyat juga tidak mendapatkan pendampingan medis apapun dari Pemkab Sidoarjo, baik itu akses obat-obatan ataupun penangan medis.
“Sekedar tes PCR atau Antigen saja mereka harus bayar sendiri, apalagi soal kebutuhan hidup sehari-hari. Bupatinya Sidoarjo ada dimana saat rakyat begini,” sampainya dengan nada geram.
Masih menurut Nizar bahwa saat ini posisi warga benar-benar terjepit, karena kesulitan untuk mendapatkan akses layanan di faskes yang ada karena kondisinya sudah penuh.
“Mau beli obat sendiri di Apotik juga nggak bisa karena jalannya ditutup dan PJU (Penerangan Jalan Umum,red) dimatikan,” ucapnya.
Tokoh masyarakat wilayah barat Sidoarjo itu menambahkan bahwa Pemkab Sidoarjo seharusnya lebih tanggap dan punya kepedulian terhadap nasib rakyatnya, salah satunya dengan membuka shelter isolasi tersentralisasi sehingga kalau ada warga terinfeksi Covid-19 bisa ditangani dengan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang benar.
Jadi selama menjalani proses isoman, rakyat mendapatkan layanan medis dan juga pemenuhan kebutuhan hidupnya yang memadai, seperti pemanfaatan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang sempat dilakukan Plt Bupati Sidoarjo (Alm) Nur Ahmad Syaifuddin.
“Kalau perlu sulap saja los-los pasar Krian, khususnya di lantai 2 dan 3 yang kosong itu jadi shelter isolasi tersentralisasi. Tempatkan nakes (tenaga kesehatan,red) disana, saya kira daya tampungnya bisa untuk ratusan orang,” terangnya.
Karena di masa pendemi ini diperlukan tindakan tegas, cermat dan cepat oleh Pemkab Sidoarjo agar rakyat benar-benar bisa tertolong.
Hal itu menunjukkan bahwa Pemkab Sidoarjo hadir untuk memberikan solusi dan tidak sekedar mengeksekusi rakyat yang dituding-tuding jadi biang kerok penyebaran Covid-19. (imams)
