SIDOARJO (RadarJatim.id) Kebijakan pemerintah melakukan penyekatan jalan protokol serta pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) dianggap sudah cukup berhasil membatasi mobilitas masyarakat selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Akan tetapi gagal dalam pengendalian meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo, karena jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di 19 Rumah Sakit (RS) rujukan terus meningkat bahkan sudah tidak lagi mampu untung menampungnya.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Bangun Winarso mengatakan bahwa saat ini jumlah warga Sidoarjo yang dirawat di rumah sakit rujukan sudah mencapai 1.800 orang sedang kapasitas bed-nya hanya 1.300 saja, Rabu (21/07/2021).
“Soal pengendalian Covid-19, menurut saya gagal. Buktinya jumlah penderitanya semakin banyak, sekarang ini jumlah warga Sidoarjo yang dirawat di rumah sakit rujukan sudah mencapai 1.800 orang sedang kapasitas bed-nya hanya 1.300,” katanya.
Diungkapkan oleh Bangun bahwa kedua fakta yang saling berlawanan ini menunjukkan kalau kebijakan tersebut sama sekali tidak efektif, jika tujuan akhirnya adalah menekan penambahan jumlah penderita yang mengidap Covid-19.
Namun adanya penyekatan jalan tersebut justru berdampak pada perekonomian masyarakat kecil, seperti pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terpukul akibat kebijakan itu.
“Kondisi ini diperparah dengan respon Pemkab (Pemerintah Kabupaten,red) Sidoarjo yang terkesan tidak tanggap dengan dampak sosial dan ekonomi terhadap warganya yang muncul sebagai ekses dari kebijakan tersebut,” ungkapnya.
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Kabupaten Sidoarjo itu menuturkan bahwa hingga saat ini tidak ada upaya dari Pemkab Sidoarjo untuk membangkitkan perekonomian masyarakat yang terpuruk itu.
Padahal menurut Bangun, Pemkab Sidoarjo sudah mengalihkan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo 2021 sebesar Rp 96 Miliar untuk membiayai berbagai program penanganan Covid-19.
Ia juga menuturkan bahwa pemberian Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket sembako pada masyarakat melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sidoarjo kurang tepat sasaran.
“Karena menerapkan sistem sama rata untuk setiap desa, meski sebenarnya jumlah warga yang memerlukan bantuan di masing-masing desa itu sudah pasti tidak sama,” tuturnya.
Politisi PAN itu juga menyoroti tentang beberapa kegiatan vaksinasi massal di Kabupaten Sidoarjo yang justru rentan menjadi sumber penularan Covid-19 diantara warga yang mengikuti kegiatan tersebut.
“Jangan-jangan malah muncul klaster vaksinasi massal, karena jelas terjadi kerumunan disana. Tapi ya nggak ketahuan, karena tidak ada upaya tracing dan testing seusai acara itu,” ucapnya.
Ia menyarankan Pemkab Sidoarjo lebih mengantisipasi penularan melalui anggota keluarga di masyarakat, terutama mereka yang menjalani isolasi mandiri (Isoman) di rumahnya masing-masing.
Karena bisa saja mereka yang melakukang Isoman tidak sesuai dengan standar Operational Procdure (SOP) sehingga tetap terjadi penularan, baik kepada keluarganya ataupu kepada masayarakat sekitarnya.
“Misal saja yang kena bapaknya yang kemudian melakukan isoman di rumah sehingga seluruh anggota keluarganya tertular. Tapi si ibu tetap belanja di luar rumah dan anak-anaknya tetap bermain dengan teman-temannya. Jadi buat apa pakai penyekatan dan pemadaman PJU segala,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa Pemkab Sidoarjo sudah meresponnya dengan mendirikan shelter-shelter isolasi terintegrasi di empat wilayah eks Kawedanan di Kabupaten Sidoarjo.
“Tapi telat, wong sudah terlanjur banyak yang tertular karena memang tidak termonitor dan tertangani dengan baik,” sergahnya.
Disisi lain Pemkab Sidoarjo juga dinilai sangat lamban dalam merespon keresahan masyarakat terkait sulitnya mengakses layanan kesehatan di RS rujukan.
“Padahal UUD jelas memberikan kewajiban pada pemerintah untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan bagi warganya. Jadi dari hulu ke hilir gagal semuanya,” pungkasnya. (imams)
