SIDOARJO (RadarJatim.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) ataupun Pegawai Tidak Tetap (PTT), guru swasta dan tenaga honorer lainnya.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo tahun 2023 disebutkan bahwa jumlah penerima tunjangan pendapatan itu mencapai 12.834 orang pada tahun 2021 lalu.
Namu, pada tahun 2022 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 9.837 orang. Angkanya naik lagi menjadi 13.206 orang pada tahun 2023 dan pada 2024 jumlahnya bertambah lagi menjadi 14.065 orang.
Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali mengatakan bahwa program peningkatan kesejahteraan GTT-PTT, guru swasta dan tenaga honorer ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
”Peningkatan kesejahteraan GTT, guru swasta dan tenaga honorer diberikan dalam bentuk tunjangan dan insentif bulanan,” kata Bupati Ahmad Muhdlor saat menyampaikan LKPj dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo beberapa yang lalu.
Keberhasilan program tersebut akan berdampak pada peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Pada 2023 lalu, SPM pendidikan Kabupaten Sidoarjo mencapai 98,32 persen.
Peningkatan kesejahteraan GTT-PTT, guru swasta dan tenaga honorer itu, antara lain berupa dana untuk gaji dan tunjangan PTT dan GTT di Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang jumlahnya mencapai Rp 12.880.426.600.
Insentif untuk guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 12,60 Miliar, guru Taman Kanak-kanak (TK) sederajat sebesar Rp 15,94 Miliar dan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) sebesar Rp 34,65 Miliar dan insentif guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) mencapai Rp 6,49 miliar.
Kemudian, insentif guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) sebesar Rp 4,15 Miliar, guru Madrasah Diniyah (Madin) ula dan wustho Rp 3,48 Miliar, gaji dan tunjangan GTT SMPN Rp 1,74 miliar serta insentif guru agama sebesar Rp 900 juta.
Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo H. Bangun Winarso menjelaskan bahwa tujuan program peningkatan kesejahteraan guru GTT-PTT swasta dan lain-lain itu memang bisa diwujudkan dalam peningkatan insentif.
“Itu pun sebenarnya masih bisa ditambah. Para guru juga perlu diberi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu menerangkan bahwa jaminan bisa berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan saat mereka melakuan pengabdian.
“Misalnya, jaminan keselamatan saat dalam perjalanan pulang dan pergi mengajar. Sehingga tidak waswas di jalan,” terangnya.
Meski demikian, wakil rakyat asal Kecamatan Krian itu mengingatkan pentingnya tolok ukur yang jelas dalam pemberian insentif dan tunjangan, bukan sekadar SPM pendidikan.
“Outcome atau capaian dalam waktu tertentu juga harus jelas. Contonya pemberian insentif untuk guru-guru ngaji di TPQ,” urainya.
Ada dua hal yang perlu diperkuat. Pertama tentang verifikasi data para penerima yang jumlahnya sangat besar, yaitu 8.520 guru TPQ. Masing-masing memperoleh Rp 350 ribu per bulan selama 12 kali setahun.
Namun, disiyalir data guru-guru TPG tersebut masih belum benar-benar valid dan dimungkinkan masih ada data double penerima.
”Ini menjadi kewenangan Kemenag (Kementrian Agama, red) Sidoarjo. Verifikasinya harus lebih akurat dan valid,” sampainya.
Kedua tentang parameter outcome insentif yang nilainya tergolong besar, yaitu Rp 34 Miliar lebih setahun. Misalnya, berupa capaian peningkatan animo anak-anak untuk mengaji.
”Jangan waktunya mengaji, mereka malah nonton TV atau main HP,” tutur Bangun Winarso.
Komisi D DPRD Sidoarjo sudah mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Kabupaten Sidoarjo menentukan outcome itu dengan indikator yang riil dan terukur.
Ukurannya adalah anak-anak yang benar-benar mengaji, sehingga kemampuan baca tulis tidak lagi rendah.
”Jadi, kita beri insentif itu ada manfaatnya dan terukur. Ngasih-ngasih saja tanpa ukuran jelas juga tidak bagus,” pungkasnya. (mams)
