SIDOARJO (RadarJatim.id) Tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dari beberapa fraksi mendatangi rumah dinas (Rumdin) Bupati Sidoarjo, Sabtu (17/07/2021) malam.
Para wakil rakyat itu datang dengan membawa 7 poin terkait penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Sidoarjo yang dinilai kurang maksimal.
Tujuh orang yang hadir itu, antara lain Ketua Fraksi Gerindra Anang Siswandoko, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Suyarno dan seorang anggotanya Didik Prasetio, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Deni Haryanto, Ketua Fraksi Nasdem-Demokrat M. Sochieb dan Ketua DPC Nasdem Nurhendriyati serta Sekretaris Fraksi Golkar, M Nizar.
Anang Siswandoko mengatakan bahwa kedatangan mereka itu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab para pimpinan fraksi terhadap penderitaan rakyat, akibat penerapan PPKM Darurat yang berlangsung sejak 03 Juli 2021 lalu.
“Ada 7 poin yang kami sampaikan tadi. Pertama terkait pendirian shelter-shelter isolasi bagi warga yang terinfeksi Covid-19 di tiap-tiap kecamatan,” kata Anang saat ditemui seusai acara tersebut.
Menurut Anang bahwa permasalahan tersebut menjadi poin utama dalam pertemuan tersebut, karena para wakil rakyat itu melihat dilapangan kalau saat ini warga kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit (RS) yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
“Kami kerap mendapat keluhan warga yang selalu ditolak dengan dalih RS telah penuh sehingga banyak diantara mereka yang meninggal selama di perjalanan atau di rumah tanpa perawatan medis,” terangnya.
Disammpaikan oleh Anang bahwa dalam pertemuan tadi malam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah merespon tuntutan mereka, dan berjanji akan menambah jumlah shelter isolasi dengan pendirian di tiap-tiap wilayah eks kawedanan, yaitu di Kecamatan Taman, Krian, Porong dan Sidoarjo kota.
“Okelah. Kita terima itu dulu sampai melihat perkembangan lebih lanjut. Tapi kami tetap tidak bisa percaya begitu saja sebelum janji itu dibuktikan. Karena itu Senin (19/07/2021) lusa kami akan sidak langsung lokasi shelter yang dijanjikan bupati,” sampainya.
Hal senada juga ditegaskan oleh M. Nizar Sekretaris Fraksi Golkar yang meminta penempatan tenaga kesehatan (nakes) terdidik di tiap-tiap shelter tersebut sehingga bisa memberikan pertolongan medis jika ada kondisi kedaruratan.
Nizar juga menuntut dibangunnya dapur umum di tiap-tiap desa atau minimal di tiap kecamatan untuk mensuplai kebutuhan pangan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.
Menurutnya bahwa Pemkab Sidoarjo harus segera mendirikan posko-posko Covid-19 di tingkat desa yang didukung tenaga relawan, obatan-obatan serta peralatan medis memadai, termasuk penyediaan mobil ambulance untuk membawa warga terinfeksi ke RS atau shelter isolasi tadi.
“Dan kami juga menekankan pada bupati untuk meninjau ulang kebijakan penyekatan jalan raya pada jam-jam kerja serta pemadaman PJU (Penerangan Jalan Umum,red) yang berdampak besar pada masyarakat, terutama pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,red) serta pekerja sektor informal,” tegasnya.
Menurut Nizar bahwa dalam Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali berjanji akan mempertimbangkan masukan dari para legislator tersebut, dan berjanji akan memberi jawaban sesegera mungkin.
“Tapi soal dapur umum dan shelter isolasi, tadi sudah clear atau sepakat,” pungkasnya. (imams)
