SIDOARJO (RadarJatim.id) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo telah menuntaskan konsolidasi internal dengan mengisi posisi baru pengurus di 18 pimpinan kecamatan (PK) se Kabupaten Sidoarjo. Untuk mensolidkan organisasi dan menyamakan visi misi, DPD Golkar Sodoarjo menggelar konsolidasi organisasi bersama jajaran pimpinan kecamatan sebagai bagian dari penguatan struktur dan strategi politik partai ke depan.
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, M.Pd menyampaikan konsolidasi dilakukan setelah partai menyelesaikan penguatan modal organisasi di tingkat internal. Dimana hal itu dinilai penting untuk menyamakan visi serta memperkuat pergerakan politik hingga tingkat akar rumput.
“Ini adalah konsolidasi organisasi dengan para pimpinan kecamatan. Kami sudah menyelesaikan konsolidasi modal organisasi, sehingga penting bagi kami untuk menyatukan langkah seluruh pimpinan kecamatan di masyarakat,” ujar Adam Rusydi, Minggu (8/3/2026).
Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur in menambahkan. Pihaknya juga memaparkan arah gerakan politik partai melalui tagline “Golkar Sejauh-Jauh Menembus Batas.” Slogan ini bukan sekadar retorika, tetapi menjadi semangat kerja partai untuk menghadapi berbagai keterbatasan.
“Bagi kami, ‘Golkar menembus batas’ bukan hanya slogan. Ini adalah inti bagaimana kami mampu menembus berbagai keterbatasan yang ada dengan menyiapkan strategi darat, laut, dan udara dalam kerja politik kami,” tegasnya.
Partai Golkar Sidoarjo ini menargetkan peningkatan perolehan kursi di sejumlah daerah pemilihan (dapil). Terutama di daerah pemilihan yang pada pileg sebelumnya masih belum ada keterwakilan kursi Partai Golkar.
“Harapan kami minimal dua kursi di masing-masing dapil, termasuk di dapil yang sebelumnya kehilangan kursi,” tegas Adam Rusydi.
Golkar Sidoarjo kini juga mengoptimalkan Rumah Aspirasi yang terbuka bagi warga. Beralamat di kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo, Rumah Aspirasi ini masyarakat bisa menyampaikan beragam persoalan mulai dari pendidikan, perumahan, hingga masalah pertanahan.
Sedangkan mengenai persoalan keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Adam menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tidak bisa bekerja sendiri. Harus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar pembangunan dapat berjalan merata.
“Pemerintah kabupaten harus segera berkomunikasi dengan provinsi dan pusat untuk membagi tanggung jawab pembangunan. Masyarakat tidak ingin tahu kewenangan siapa, mereka hanya ingin jalan mulus dan pembangunan bisa dirasakan,” pungkasnya. (RJ/RED)
