SIDOARJO (RadarJatim.id) Beberapa hari yang lalu, ribuan perangkat desa se-Kabupaten Sidoarjo melakukan unjuk rasa untuk menagih janji Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali yang akan menaikkan penghasilan tetap (siltap) mereka secara berkala.
H. Kayan, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengatakan bahwa dirinya sangat memahami terkait tuntutan kenaikan siltap yang dilakukan oleh perangkat desa, Kamis (23/06/2023).
“Kami setuju-setuju saja, selama APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) kita mampu untuk itu,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo itu mengungkapkan bahwa siltap perangkat desa yang hanya Rp 2.190 ribu saat ini memang dirasa terlalu kecil ditengah kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Untuk itu, ia akan mendukung dan mengawal apabila anggaran untuk siltap perangkat desa itu dimasukkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 nanti. “Namun komandonya tetap di Bupati (Sidoarjo, red), kami akan menyetujui kalau anggaran untuk siltap itu dimasukkan dalam APBD 2024 nanti,” ungkapnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Sidoarjo itu menyebutkan kalau konsep yang ditawarkan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sidoarjo disetujui, maka anggaran siltap yang dikeluarkan oleh APBD 2024 sebesar Rp 55 milyar.
Maka dari itu, ia meminta kepada seluruh perangkat desa untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat didesanya masing-masing, jika tuntutan mereka dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
“Kami berharap ada peningkatan kinerja, kalau tuntutan mereka nanti jadi dikabulkan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui bahwa pada aksi unjuk rasa di Pendopo Delta Wibawa (02/06/2023) lalu, para pengunjuk rasa hanya ditemui oleh Pj Sekda, Andjar Sudjarwadi, Asisten I, Ainur Rahman, Kepala Dinas PMD, Mulyawan, Ketua Komisi A, Damroni Chudlori dan Wakil Ketua Komisi A, Haris. (mams)
