Perebutan Kursi Ketua DPRD Sidoarjo Mulai Memanas

SIDOARJO (Radarjatim.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo sudah menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Sidoarjo nomor 1261 tahun 2024, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 298.735 suara atau 15 kursi di DPRD Sidoarjo.
Itu artinya PKB meneguhkan posisinya sebagai partai paling kuat di Kabupaten Sidoarjo, karena selama 4 Pemilu terakhir mampu menasbihkan dirinya sebagai partai politik (parpol) peraih kursi terbanyak.
Dari keberhasilan tersebut, publik pun mulai bertanya-tanya tentang sosok yang disiapkan untuk menjadi Ketua DPRD Sidoarjo periode 2024-2029.
Nanang Haromain, founder Institute Research of Public Development (IRPD) Sidoarjo mempunyai pandangan tersendiri terkait sosok yang layak sebagai Ketua DPRD Sidoarjo mendatang, Rabu (06/03/2024).
Nanang mengatakan bahwa adalah hal yang wajar kalau saat ini beredar beragam opini berseliweran di publik terkait calon Ketua DPRD Sidoarjo, mengingat jabatan Ketua DPRD Sidoarjo sangat bergengsi dan mempunyai pengaruh yang kuat di pemerintahan tingkat kabupaten.
“Sesuai regulasi, kedudukan DPRD dan Kepala Daerah beserta jajarannya adalah sejajar, bersama-bersama sebagai mitra,” katanya.
Untuk itu, hubungan keduanya antara legislatif dan eksekutif sebagai mitra harus dijaga. Ini penting sebagai harmonisasi agar masyarakat yang diwakili bisa tenang dan damai.
“Kedua pihak harus saling menghargai. Tidak bisa menekan satu sama lain. Tetapi justru bisa saling melakukan check and balance,” ucapnya.
Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta itu menjelaskan bahwa perebutan kursi Ketua DPRD Sidoarjo tidak hanya menentukan kepemimpinan di lembaga legislatif, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam arah politik di tingkat daerah.
Ia menilai bahwa nama-nama yang saat ini beredar, seperti H. Dhamroni Chudlori, H. Rizza Ali Faizin dan juga nama Ketua DPRD sekarang H. Usman serta nama mantan Ketua DPRD periode 2014-2019 H. Sullamul Hadi Nurmawan adalah nama-nama yang layak untuk menjadi Ketua DPRD Sidoarjo mendatang.
“Namun, kalau dipetakan lebih dalam lagi. Ada 2 nama yang mengerucut kuat, ke Dhamroni dan Rizza,” jelasnya.
Menurut Komisioner KPU Sidoarjo periode 2014-2019 itu, keduanya didukung oleh kelompok politik yang kuat di internal partai.
Bergesernya pola dukungan politik pondok pesantren Bumi Sholawat ke pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) 02 kemarin, sedikit banyak juga bakal merubah peta.
Tapi mencoret lebih awal nama H. Usman sebagai kandidat Ketua DPRD Sidoarjo mendatang, bisa jadi adalah keputusan yang salah.
“Dibalik persaingan ini terdapat sejumlah mekanisme yang biasa digunakan oleh parpol dalam menentukan posisi strategis, seperti Ketua DPRD. Salah satu mekanisme yang umum digunakan adalah penunjukan oleh struktur tertinggi partai,” terangnya.
Masih menurut Nanang bahwa peraih suara terbanyak hanya menunjukkan legitimasi dan dukungan langsung dari pemilih yang bisa menjadi modal penting dalam memperebutkan posisi strategis di lembaga legislatif.
“Namun keputusan tentang siapa yang akan diusulkan sebagai calon Ketua DPRD, seringkali juga didasarkan pada keputusan internal partai,” ujarnya.
Ini melibatkan pertimbangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mempertimbangkan faktor-faktor, seperti loyalitas, kapabilitas dan pertimbangan politis dalam memilih kandidat yang tepat.
Nanang juga menilai bahwa persaingan perebutan kursi Ketua DPRD tidak hanya mencerminkan dinamika politik lokal, tetapi juga merupakan bagian dari pertarungan kekuatan politik menuju Pemilihan Bupati (Pilbub) Sidoarjo 2024 nanti.
“Sehingga keputusan akhir yang diambil tidak hanya soal pimpinan dewan, tapi juga arah dukungan Pilbup (Sidoarjo, red) nantinya,” pungkasnya. (mams)