SIDOARJO (RadarJatim.id) – Tanggal 31 Januari 2026 kemarin diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) yang ke 167 tahun, itu artinya usia daerah Kabupaten Sidoarjo semakin matang.
Untuk itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Lintang Songo Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) memiliki pandangan bahwa diusianya yang semakin matang ini tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat.
“Berbagai persoalan mendasar masih terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas dan berkelanjutan,” kata M. Rizky Davin Ketua PMII Komisariat Lintang Songo Unusida, Sabtu (31/1/2026) malam.
Ada beberapa persoalan yang terus terjadi dan berulang hampir di setiap tahunnya tanpa ada penanganan yang serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, diantaranya banjir tahunan yang hingga kini masih menjadi momok bagi warga Sidoarjo.
Menurut PMII Komisariat Lintang Songo Unusida bahwa banjir yang terjadi disetiap tahunnya merupakan bentuk kegagalan Pemkab Sidoarjo dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
“Banjir bukan lagi bencana alam semata, melainkan bencana kebijakan akibat lemahnya komitmen Pemkab Sidoarjo terhadap pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Masalah jalan berlubang yang merata di sejumlah titik juga menjadi simbol abainya Pemkab Sidoarjo terhadap keselamatan publik. Infrastruktur yang rusak dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius, membahayakan masyarakat dan mencerminkan buruknya manajemen pembangunan daerah.
“Tingginya angka pengangguran menjadi ironi besar bagi Sidoarjo sebagai kawasan industri,” ujarnya.
M. Rizky Davin mengungkapkan bahwa Pemkab Sidoarjo telah gagal dalam memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal serta tidak mampu menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada generasi muda dan lulusan pendidikan tinggi.
Kemudian, persoalan parkir liar semakin menjamur hampir di semua titik diwilayah Kabupaten Sidoarjo yang justru menunjukkan lemahnya penegakan aturan dan pengelolaan ruang publik oleh Pemkab Sidoarjo.
“Situasi ini tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga membuka celah praktik-praktik pungli (pungutan liar, red) yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Bagi PMII Komisariat Lintang Songo Unusida bahwa pembangunan di sektor pendidikan belum menjadi prioritas utama pembangunan daerah, karena masih ditemukan ketimpangan kualitas pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya akses pendidikan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat kecil.
Kondisi seperti ini berpotensi melanggengkan bahkan meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan, jika tidak segera dibenahi dan ditangani secara serius oleh Pemkab Sidoarjo.
“Persoalan pendidikan seharusnya menjadi pondasi utama pembangunan daerah. Tanpa pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, Sidoarjo hanya akan terus memproduksi masalah sosial baru tanpa solusi jangka panjang,” tegasnya.
Melalui momentum Harjasda ke 167 tahun ini, PMII Komisariat Lintang Songo Unusida mendesak Pemkab Sidoarjo untuk melakukan revolusi kebijakan secara menyeluruh, khususnya dalam penanganan isu banjir, infrastruktur, ketenagakerjaan, parkir liar dan pendidikan secara total serta transparansi anggaran.
PMII Komisariat Lintang Songo Unusida menyampaikan bahwa yang dibutuhkan Kabupaten Sidoarjo saat ini bukan sekedar berkelanjutan program, melainkan revolusi dalam cara pandang dan penanganan isu-isu daerah.
“Tanpa langkah perubahan yang mendasar. Peringatan Harjasda ke 167 tahun ini hanya akan menjadi agenda rutin tahunan tanpa dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. (mams)
