SIDOARJO (Radarjatim.id) — Menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi, PKS Sidoarjo menggelar aksi flashmob di lokasi sekitar alun-alun Sidoarjo, Sabtu (10/9/2022).
Aksi flashmob diikuti ratusan anggota dan simpatisan PKS Sidoarjo. Mereka menyampaikan pesan-pesan penolakan terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM, 3 September lalu.
“Kenaikan harga BBM ini adalah pukulan bagi masyarakat. Faktanya kita memang baru saja beranjak untuk bersama bangkit dari kondisi yang diakibatkan pandemi, dan kenaikan harga BBM ini harus diakui sangat berpotensi memperlambat pemulihannya,” ujar Deny Haryanto, Ketua DPD PKS Sidoarjo.
Deny menambahkan, “Di Sidoarjo sendiri, kita lihat angka-angka yang menunjukkan dampak jelas dari pandemi, dimana data tahun lalu menunjukkan bahwa pengangguran di Sidoarjo adalah terbesar se-Jawa Timur dengan angka di atas 10%, setelah sebelumnya hanya di kisaran 4%.”
Masih menurut Deny yang juga adalah Ketua Fraksi PKS Sidoarjo, data lain seperti angka stunting, inflasi terutama yang berkaitan dengan bahan makanan, dan pendapatan UMKM yang sedang menjadi perhatian pemerintah dan warga Kabupaten Sidoarjo untuk bersama-sama perjuangkan menjadi ke kondisi yang lebih baik setelah pandemi, dapat berpotensi kembali ke kondisi yang mengkhawatirkan.
Hal itu karena kenaikan harga BBM bersubsidi selalu memunculkan efek domino. Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 24,17 triliun, yang diberikan tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi pun sudah beranjak naik. Ditambah, penyaluran Bansos ataupun BLT juga masih berpotensi carut marut dan bahkan dapat berpotensi konflik sosial.
Dalam aksi flashmob, DPD PKS Sidoarjo juga membacakan pernyataan sikap dan seruan, meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. DPD PKS Sidoarjo juga mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kemudian poin ke-3, meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terakhir, PKS Sidoarjo meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dengan menstop pos-pos yang tidak prioritas seperti IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, PKS minta agar pemerintah mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran, sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi dan kompensasi BBM untuk rakyat.
“Demikian pernyataan sikap dan seruan DPD PKS Kabupaten Sidoarjo, kami meminta pemerintah pusat memiliki empati dengan fakta kesulitan yang dihadapi masyarakat dan tidak membuat rakyat semakin susah,” pungkas Deny. (mad)
