SIDOARJO (RadarJatim.id) Politik identitas mulai merebak dalam kontestasi politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo yang akan diselenggarakan pada tanggal 09 Desember 2020 nanti.
H. Sullamul Hadi Nurmawan, Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Sidoarjo Muhdlor Ali – Subandi justru menanggapi secara ringan tentang munculnya politik identitas tersebut, Kamis (11/10/2020).
Ditemui di Barik Center, pria yang akrab dipanggil Gus Wawan itu mengatakan bahwa pihaknya justru mengenalkan politik identitas itu kepada masyarakat, agar Cabup – Cawabup Sidoarjo nomer urut 2 yang diusungnya dikenal melalui program – programnya.
“Politik identitas itu sangat penting untuk mengenalkan calon kami kepada masyarakat,” katanya.
Diungkapkan oleh Gus Wawan bahwa masyarakat harus mengerti identitas pasangan Cabup – Cawabup Sidoarjo, baik itu latar belakang organisasinya, pendidikannya, background keluarga ataupun yang lainnya.
Untuk itu, ada 17 program unggulan yang ditawarkan oleh pasangan Cabup – Cawabup Sidoarjo dengan slogan Sidoarjo MAS itu kepada masyarakat.
“Diantaranya menciptakan 100 ribu lapangan kerja baru, menggratiskan BPJS Kesehatan bagi warga Sidoarjo,” ungkapnya.
Selain menciptakan 100 ribu lapangan kerja baru, pasangan Cabup – Cawabup Sidoarjo MAS itu juga akan memberikan makanan gratis bagi warga miskin, 10 ribu kuliah gratis, insentif plus bagi guru ngaji dan guru agama.
Serta Rp 5 juta – Rp 50 juta modal bagi usaha mikro perempuan, Rp 6 juta operasional Rukun Tetangga (RT) per tahun, 20 ribu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas, penataan kota dan transportasi terpadu urai kemacetan.
“Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu, red), meningkatkan kesejahteraan GTT (Guru Tidak Tetap, red), guru swasta dan tenaga honorer,” jelas mantan Ketua DPRD Sidoarjo periode 2014 – 2019 itu.
Pihaknya juga akan membangun pusat kreativitas anak muda (Youth Center), 20 ribu warung rakyat direnovasi, tingkatkan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk desa sejahtera, 24 jam pengaduan rakyat respons cepat, reformasi perijinan untuk bisnis kondusif.
“Memperluas RTH (Ruang Terbuka Hijau, red), revitalisasi sungai dan revolusi manajemen sampah,” pungkasnya. (Imam/Red)
