KEDIRI (RadarJatim.id) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyerahkan lima program kemaslahatan di Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari Program Kemaslahatan 2025 di wilayah Tulungagung, Kota dan Kabupaten Kediri. Acara yang berlangsung di Resto Andaliman, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, itu berlangsung pada Kamis (16/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKB, KH An’im Falachuddin Mahrus. Kehadirannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam mengoptimalkan manfaat dana kemaslahatan untuk kesejahteraan umat.
Dalam sambutannya, KH An’im Falachuddin Mahrus menyampaikan apresiasinya terhadap langkah BPKH yang terus konsisten menyalurkan program kemaslahatan secara merata di berbagai daerah. Disamping merupakan bentuk nyata dalam pengelolaan dana umat yang aman dan produktif, langkah ini mampu memperluas manfaat pengelolaan dana haji untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan umat.
Ia menegaskan, bahwa pengelolaan dana haji harus berorientasi pada kemaslahatan, tidak hanya bagi jamaah haji, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.
“Dana haji adalah amanah umat. Maka, pengelolaannya harus transparan dan menghadirkan manfaat nyata di tengah masyarakat. Program kemaslahatan seperti ini merupakan bukti, bahwa dana haji dapat menjadi sumber keberkahan sosial dan ekonomi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat terus terjaga.
Acara yang berlangsung dengan suasana hangat ini juga menjadi ajang dialog dan evaluasi bersama antara BPKH, tokoh agama, dan pemangku kepentingan daerah mengenai strategi peningkatan efektivitas penyaluran dana kemaslahatan.
Sementara itu, Kepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pelaksanaan BPKH, Dyah Rahayu, menjelaskan, serah terima lima program kemaslahatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas dampak sosial ekonomi di wilayah Jawa Timur. Program tersebut mencakup sektor pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, serta penguatan keagamaan berbasis masyarakat.
“BPKH berkomitmen agar setiap rupiah yang dikelola dapat membawa manfaat berkelanjutan bagi umat Islam di seluruh Indonesia,” ungkap Dyah.
Program kemaslahatan BPKH 2025 di Jawa Timur menjadi momentum penting untuk memperluas manfaat dana haji, tidak hanya sebatas aspek ibadah, tetapi juga untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat Indonesia. (rul)
