SIDOARJO (RadarJatim.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menghentikan dan sedang melakukan evaluasi terhadap program Kelompok Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) dengan tetap mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas, yaitu dengan cara memudahkan perizinan usaha dan bantuan permodalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan bahwa Pemkab Sidoarjo sedang menyiapkan program bantuan permodalan dengan bunga rendah 0,2 persen per tahun yang dapat diakses oleh para pelaku UMKM pada tahun 2025 nanti.
“Program ini akan kita laksanakan tahun depan bekerjasama dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat, red) Delta Artha untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM yang ada di Sidoarjo,” kata Plt Bupati Subandi usai mengikuti rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Kamis (20/06/2024).
Plt Bupati Subandi mengatakan bahwa program bantuan dana bergulir berbeda dengan Kurma, satu orang pelaku UMKM sudah bisa mengajukan pinjaman dan nilainya juga bisa lebih besar dari program Kurma.
Selain program Kurma, Pemkab Sidoarjo juga menghentikan dan sedang melakukan evaluasi bantuan bedah warung yang di era kepemimpinan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali menjadi salah satu program unggulan.
Dijelaskan oleh H. Subandi bahwa pihaknya akan memberikan bantuan kepada pemilik warung melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa untuk program bedah warung.
“Program Kurma diganti dengan program dana bergulir berbunga rendah. Penerimanya adalah UMKM yang sudah punya izin usaha. Sedangkan program bedah warung menggunakan anggaran BKK desa,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Abah Bandi itu menuturkan bahwa program bantuan dana bergulir bunga rendah untuk UMKM yang sudah memiliki izin usaha itu akan dilaksanakan langsung oleh dinas terkait dan BPR Delta Artha.
Begitu juga dengan program bedah warung yang akan disalurkan langsung oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dan tidak memakai tim-tim lagi, seperti dua program sebelumnya.
“Semangat para pelaku UMKM terus ditumbuhkan. Geliat usaha mereka harus terus berjalan. Oleh karena itu, support untuk para pengusaha UMKM harus nyata. Misalnya perizinan usaha dipermudah. Bantuan permodalan usaha diberikan,” tuturnya. (mams)
