JAKARTA (RadarJatim.id) — Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menaikkan target penerima manfaat secara signifikan menjadi 82,9 juta orang hingga akhir Desember 2025. Program yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh.
Hingga 21 Mei 2025, tercatat realisasi MBG telah menjangkau 3,98 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia melalui 1.386 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dalam upaya percepatan, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan jumlah penerima meningkat secara bertahap menjadi 82,9 juta pada akhir tahun ini.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, upaya peningkatan tersebut telah diperhitungkan secara matang, baik dari sisi logistik, sumber daya manusia, hingga kesiapan infrastruktur pelayanan. Ia menambahkan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya tengah memverifikasi tambahan 14.000 SPPG, dengan 1.000 di antaranya akan ditempatkan di pondok pesantren (Ponpe).
“Selain itu, pelatihan bagi kepala SPPG juga sedang dipersiapkan melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Indonesia (SPPI), dengan target 30.000 SPPG siap operasional pada Agustus 2025. Pelibatan komunitas dan instansi pendidikan juga menjadi bagian penting dari strategi implementasi MBG yang lebih inklusif,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Sementara dari sisi pendanaan, pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp100 triliun melalui APBN. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan, meski pagu anggaran sebesar itu disiapkan, realisasi pembiayaan diperkirakan hanya akan mencapai sekitar Rp 50 triliun. Skema realisasi akan dilakukan secara bertahap, mulai dari Rp 4,7 triliun pada Juni dan meningkat hingga menjdi Rp 116 triliun kumulatif di akhir tahun, seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat.
Koordinasi antarinstansi menjadi kunci sukses program ini. Karena itu, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian/Lembaga teknis, pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga sektor swasta dilibatkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan di lapangan. Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta agar perluasan program ini dipercepat dan dapat menyentuh sebanyak mungkin masyarakat pada November hingga Desember 2025.
Dalam pelaksanaannya, BGN juga menekankan pentingnya transparansi. Setiap SPPG diwajibkan membuat akun media sosial untuk melaporkan kegiatan dan menu makanan setiap hari, guna memastikan keterbukaan, serta mendorong partisipasi publik dalam mengawasi program ini. Selain itu, MBG juga dirancang untuk mendongkrak ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM sebagai pemasok bahan pangan.
Melalui program MBG, pemerintah berharap tidak hanya memberikan asupan makanan bergizi secara gratis, tetapi juga menanam investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Dengan memperkuat fondasi gizi anak-anak sejak dini, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. (rj2/red)
