SIDOARJO (RadarJatim.id) — Ketua Himpunan Putra-Putri dan Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Sidoarjo, Husni Thamrin, SH, MH buka suara terkait anggaran Narasumber (Narsum) bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo yang menelan anggaran sebesar Rp 2,8 M selama 2 bulan ini.
Husni Thamrin mengatakan bahwa program Narsum hahnya menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo yang notabene adalah uang rakyat, Rabu (08/12/2021).
Untuk itu, ia mendesak agar program Narsum anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo diganti dengan kegiatan lain yang punya nilai kemanfaatan bagi rakyat dan tidak hanya memperkaya diri sendiri.
“Kalau niatnya hanya untuk memakmurkan diri sendiri dengan menggunakan uang rakyat, itu sama saja dengan dholim,” katanya.
Pria yang pernah aktif dibeberapa organisasi kemasyarakatan itu mengungkapkan bahwa masih banyak program-program kerja yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
“Namun catatannya, tetap punya nilai manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Misalnya dengan menghidupkan kembali program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang berimplikasi pada turunnya uang daerah untuk menunjang program pembangunan yang diusulkan para anggota dewan saat penyusunan anggaran.
“Itukan ada dampak langsung ke masyarakat. Hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD itu, bisa ditindaklanjuti dengan program-program pembangunan secara riil,” ujarnya.
Ditambahkan oleh Husni Thamrin bahwa seharusnya para wakil rakyat itu lebih mengedepankan orientasi membangun daerah melalui tugas pokok dan fungsinya daripada hanya memburu penghasilan.
“Masa uang miliaran rupiah itu hanya masuk ke kantong para anggota dewan itu saja,” tambahnya.
Ia berpendapat bahwa mungkin saja program Narsum tersebut memiliki payung hukum yang kuat, namun dalam penggunaan uang rakyat sudah seharusnya para wakil rakyat itu mempertimbangkan adanya azas kelayakan dan kepatutan.
“Sekalipun dilabeli halal oleh regulasi yang mereka buat sendiri sehingga terkesan legal, namun uang itu belum sepenuhnya halal karena niatnya hanya untuk menambah kekayaan mereka sendiri,” tegas Husni Thamrin.
Ia menilai bahwa selama 2 bulan terakhir ini anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo hanya disibukkan dengan kegiatan sebagai Narsum sehingga lupa dengan 3 tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya, terutama fungsi pengawasan dan legislasi.
“Jika (anggota,red) dewan hanya disibukkan dengan Narsum. Bagaimana dengan 3 fungsi pokok dewan terutama fungsi pengawasan dan legislasi? Sudah berapa Perda (Peraturan Daerah,red) yang sudah dihasilkan? Perda Perusda (Perusahaan daerah,red) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah,red) bagaimana nasibnya? Belum lagi Perda-perda yang lain, jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib,” jlentrehnya.
Sementara itu, Ketua Java Corruption Watch (JCW) Sigit Imam Basuki menuturkan bahwa selama Oktober-November 2021 lalu para anggota DPRD Kabupaten Sidoajor telah hadir 784 kali di kegiatan yang digelar oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Diungkapkan oleh Sigit bahwa dalam setiap kegiatan, ada 2 hingga 4 orang anggota DPRD yang hadir sebagai Narsum dengan durasi masing-masing 3 jam sehingga per orang mendapatkan honor sebesar Rp 3.570.000 setelah potong pajak.
“Dari jumlah itu, rekor tertinggi dipegang para pimpinan dewan dengan capaian antara 22 sampai 28 kali kehadiran,” tuturnya.
Diterangkan oleh Sigit bahwa dilevel pimpinan komisi, anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang hadir dalam sebagai Narsum dalam setiap kegiatan OPD dilingkungan Pemkab Sidoarjo berkisar diantara angka 14-18 kali.
“Sedang ditujuh pimpinan fraksi masing-masing hadir sebanyak 16-21 kali,” terangnya.
Sedangkan untuk kategori anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, rekor terendah yang tercatat sebanyak 5 kali saja yang hadir sebagai Narsum.
Namun ada anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang tidak mengambil program Narsum tersebut, yaitu Mimik Idayana dari fraksi Gerindra dan M. Nizar dari fraksi Golkar.
“Mungkin besok atau lusa, saya akan paparkan data yang lebih rinci mengenai jumlah kehadiran itu dan silahkan dikalikan sendiri untuk melihat nilai total honor yang mereka dapatkan,” pungkasnya. (mam)
