SIDOARJO (RadarJatim.id) – Publik atau masyarakat Kabupaten Sidoarjo sudah terlalu sering disuguhkan drama-drama dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pengerjaan proyek-proyek pembangunan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Proyek pembangunan, khususnya pembangunan fisik dikebut di akhir tahun. Lalu muncul inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan agar tampak heroik, tapi sering berakhir tanpa tindak lanjut nyata.
“Hubungan antara proyek dan politik di negeri ini sudah lama kabur batasnya. Keduanya berjalan beriringan. Saling menopang, kadang saling menutupi,” kata Nanang Haromain salah satu Pemerhati Kebijakan Publik Sidoarjo saat ditemui RadarJatim.id, Rabu (29/10/2025).
Nanang Haromain mengatakan bahwa siklusnya pun terus berulang. Di atas kertas, anggaran besar digelontorkan. Akan tetapi dilapangan, hasilnya sering tak sepadan. Bangunan yang baru diresmikan tak jarang sudah retak atau rusak sebelum dipakai.
“Akuntabilitas dan transparansi hanya hidup di spanduk ‘pembangunan demi rakyat’, tapi mati dilaporan pertanggungjawaban,” katanya.
Menurutnya bahwa masalah utamanya bukan hanya pada lemahnya pengawasan, tetapi juga pada kedekatan. Terlalu sering pejabat dan kontraktor bekerja dalam lingkar yang sama, saling bergantung, saling mengamankan.
“Dalam hubungan semacam itu, sulit berharap ada sanksi tegas. Sebab menghukum kontraktor bisa berarti menghukum teman sendiri, bahkan kadang menghukum dirinya sendiri,” jelasnya.
Lebih ironisnya lagi, ada sejumlah pejabat yang dikabarkan meminta ‘ijin’ terlebih dahulu kepada pimpinan proyek (pimpro) sebelum melakukan sidak ke proyek-proyek tersebut.
Bagi mereka, Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat beberapa pejabat di Pemkab Sidoarjo rupanya tidak membuat mereka jera.
“Nyatanya mereka masih berani bermain di tepi jurang. Maka jangan heran jika hukuman yang dijatuhkan hanya sebatas blacklist di atas kertas saja,” ujarnya.
Karena para kontraktor akan muncul lagi dengan nama baru, proyek baru dan hubungan lama yang tetap utuh. “Selama relasi semacam itu tak diputus, inspeksi mendadak hanya akan menjadi ritus seremonial saja. Ramai diawal, sunyi dihasil,” pungkasnya. (mams)
