SIDOARJO (RadarJatim.id) – Sudah beberapa kali rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo terkait Pandangan Akhir (PA) fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo tahun 2024 mengalami penundaan.
Penundaan rapat paripurna DPRD Sidoarjo terkait PA fraksi-fraksi terhadap LKPj Bupati Sidoarjo 2024, karena tidak pernah kuorum atau jumlah kehadiran kurang dari 2/3 (dua per tiga) jumlah total anggota DPRD Sidoarjo.
Namun dalam rapat paripurna kali ini, ada 47 anggota DPRD Sidoarjo yang hadir untuk menyampaikan PA fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap LKPj Bupati Sidoarjo 2024, Rabu (16/7/2025).
Dalam rapat paripurna PA fraksi-fraksi tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menerima LKPj Bupati Sidoarjo 2024 disertai dengan catatan.
Sedangkan yang tidak menyetujui atau menolak LKPj Bupati Sidoarjo 2024 itu, diantaranya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera-Partai Persatuan Pembangunan (PKS-PPP).
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat-Nasional Demokrat (Demokrat-NasDem) terbelah menjadi dua. Demokrat menyatakan menerima, sedangkan NasDem menyatakan menolak LKPj Bupati Sidoarjo 2024.
Atas PA fraksi-fraksi tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih memutuskan bahwa DPRD Sidoarjo menyatakan menolak atau tidak menyetujui LKPj Bupati Sidoarjo 2024.
“Berdasarkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi yang dalam persidangan kelima sebelumnya, tergambar bahwa ada 5 (fraksi, red) yang tidak menyetujui atau menolak dan 2 (fraksi, red) yang menyetujui. Maka dengan ini diputuskan bahwa DPRD (Sidoarjo, red) tidak menyetujui Raperda (Rancangan Peraturan Daerah, red) Anggaran tahun 2024,” kata Abdillah Nasih sambil mengetokkan palunya.
Setelah rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, para petinggi partai politik (parpol) yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta ketua fraksi langsung menggelar konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sidoarjo.
Ada 7 parpol yang berkumpul di Kantor DPD Golkar Sidoarjo, yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, NasDem, PKS, PPP dan PDI-P. Mereka membuat kesepakatan bersama untuk membantuk koalisi baru yang diberi nama Koalisi Sidoarjo Maju.
Tentu saja bergabungnya PDI-P ke Koalisi Sidoarjo Maju ini menimbulkan banyak pertanyaan, karena hanya PDI-P saja yang menjadi satu-satunya parpol penerima LKPj Bupati Sidoarjo 2024 dalam rapat paripurna sebelumnya. Sedangkan 6 parpol peserta koalisi lainnya, dengan terang-terangan menyatakan menolak.
“Bagi kami, politik itu bersifat dinamis. Perkembangan perubahannya bukan hanya per hari atau per jam, bisa jadi per detik. Keputusan kami bergabung ikut dalam koalisi ini sesuai perintah partai yang harus dijalankan tegak lurus. Perubahan sikap itu dalam politik itu juga tidak haram. Karena keputusan politik bisa berubah setiap detik,” ujar Tarkit Erdianto, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo.
Hal senada juga disampaikan oleh Adam Rusydi, Ketua DPD Golkar Sidoarjo yang sekaligus sebagai juru bicara Koalisi Sidoarjo Maju bahwa sikap politik Partai Golkar tetap sama, yaitu mendukung pembangunan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Selama ini Partai Golkar terkesan menjadi bumper dan getol melakukan pembelaan dalam setiap kebijakan politik yang diambil H. Subandi selaku Bupati Sidoarjo. Tapi dalam rapat paripurna tadi, secara mengejutkan Fraksi Partai Golkar tiba-tiba menolak LKPj Bupati Sidoarjo 2024.
“Kami tetap mendukung pemerintahan Sidoarjo. Jangan artikan kami mendukung itu selalu menjadi bumper dan sendiko dawuh dalam setiap kebijakan. Kami tetap harus kritis ke pemerintah, karena kritikan itu menjadi bentuk dukungan kami. Artinya, apa yang kami lakukan murni untuk perbaikan Sidoarjo ke depan agar pembangunannya lebih baik lagi,” ucap Adam Rusydi.
Dijelaskan oleh Adam bahwa Koalisi Sidoarjo Maju merupakan inisiatif semua pengurus dan pimpinan partai yang sudah tergabung. Bahkan koalisi gaya baru ini dibangun setelah ada komunikasi politik lintas partai yang menjadi pendukung koalisi baru di dalam percaturan politik di Sidoarjo ini.
“Koalisi ini dibangun karena ada kesamaan visi dan misi untuk perbaikan dan kemajuan pembangunan di Sidoarjo. Inilah yang mendasari terbangunnya koalisi yang didukung 7 partai ini. Koalisi ini, kami yakin bisa saja permanen dengan satu tujuan sama. Yakni membangun Sidoarjo lebih baik lagi,” jelasnya.
Selain itu, Adam juga tidak menampik keputusan Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo yang menolak Raperda LKPj 2024 maupun membangun koalisi ini sesuai instruksi partainya.
Hal ini, setelah mencermati dinamika dan perkembangan politik serta fakta pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo selama tahun 2024 kemarin.
“Semua sikap politik kami ini sudah kami laporkan ke DPD Jatim hingga DPP. Koalisi ini juga kami putuskan sesuai instruksi pimpinan partai,” terangnya. (mams)
