BANYUWANGI, – Rapat kerja pembahasan RAPBD Tahun 2026 yang digelar Komisi II DPRD Banyuwangi tidak hanya membahas soal penurunan PDRB pertanian.
Komisi II juga menyoroti kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; serta Dinas Perikanan selaku mitra kerjanya.
Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Banyuwangi ini diminta oleh Komisi II DPRD Banyuwangi agar melakukan evaluasi kinerja anggaran dan program.
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni Dwi Lestari mendukung penuh terhadap program digitalisasi bansos sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
“Kita minta Dinas Sosial fokus pada penguatan sosialisasi dan pendampingan di lapangan untuk memastikan tantangan literasi digital dapat diatasi,” papar Emy Wahyuni.
Apa yang dilakukan Komisi II DPRD Banyuwangi ini dilakukan dalam rangka implementasi pengawasan atas berjalan yang sedang berjalan.
Rapat kerja dengan sejumlah OPD Mitra Komisi II ini digelar DPRD Banyuwangi dalam rangka budgeting untuk perencanaan program tahun mendatang.
“Kami ingin memastikan perencanaan anggaran tahun depan lebih tepat sasaran, khususnya perikanan ekonomi kerakyatan dan perikanan,” ulas Emy Wahyuni, lagi.
Di sektor pertanian, Komisi II DPRD Banyuwangi mengungkap terjadi pelambatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga meminta eksekutif untuk lebih serius dan optimal dalam memperhatikan dan mendorong program sektor pertanian.
Soal ini diungkap Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni Dwi Lestari saat dikonfirmasi hasil rapat kerja pembahasan RAPBD Tahun 2026 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dengan intervensi yang tepat dan komitmen kuat dari pemerintah daerah, Tahun 2026 harapannya sektor pertanian dapat kembali tumbuh optimal, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan,” papar Srikandi Partai Demokrat.***
