Oleh Annisa Dwi Putri
Pada 6 Maret 2025, dilansir oleh Portal Kabupaten Lamongan, disebutkan, bahwa reformasi birokrasi Kabupaten Lamongan naik kelas. Kinerjanya mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, mendapatkan predikat A (memuaskan) dengan skor 86,48. Sementara pada 2023, predikatnya BB (sangat baik) dengan skor 75,89.
Selain reformasi birokrasi yang meningkat, evaluasi SAKIP juga memberikan kabar baik. Skor evaluasi SAKIP pada tahun 2024 adalah 83,18 (predikat A atau memuaskan), yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang mendapat predikat A dengan skor 83,00.
Apa itu SAKIP? SAKIP adalah singkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab 1 pasal 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, disebutkan, bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Lalu pada pasal 1 ayat 4 disebutkan, bahwa kinerja yang dimaksud yaitu keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Ini berarti, SAKIP menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan reformasi birokrasi, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, serta berorientasi pada kualitas layanan publik.
Oleh karena itu, yang akan menjadi pembahasan selanjutnya adalah bagaimana reformasi birokrasi tidak hanya dipahami sebagai upaya peningkatan efisiensi internal pemerintahan, tetapi juga sebagai pilar dalam penguatan sistem administrasi publik. Reformasi ini menjadi instrumen penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta orientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan memperhatikan peningkatan kinerja birokrasi yang terukur sebagaimana tecermin dalam capaian indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP, maka pembahasan akan diarahkan pada bagaimana reformasi birokrasi berkontribusi dalam membentuk sistem administrasi publik yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Sebelum dilaksanakannya proses reformasi, birokrasi di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang dapat ditelusuri dari dua sumber utama, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, sistem dan prosedur kerja yang masih berbelit-belit, budaya kerja yang feodalistik, pola kepemimpinan yang cenderung kaku dan minim visi, hingga lemahnya integritas moral dan tingkat kesejahteraan pegawai.
Sementara Faktor eksternal berkaitan dengan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap birokrasi, masih maraknya praktik KKN, serta rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan. Di samping itu, kesenjangan sosial dan pola interaksi masyarakat juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas birokrasi. Seluruh kondisi tersebut merupakan bentuk dari patologi birokrasi, yakni gejala-gejala disfungsional yang menghambat kinerja organisasi publik.
Dikarenakan kompleksitas permasalahan tersebut, reformasi birokrasi di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh semua elemen dalam organisasi publik, mulai dari aspek hukum, struktur kelembagaan, prosedur operasional, kebijakan, hingga budaya organisasi. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan yang bersifat holistik (holistic approach), yang menekankan pada pembenahan menyeluruh terhadap aspek pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir sumber daya aparatur, sekaligus perbaikan terhadap struktur organisasi, budaya kerja birokrasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Setiap proses reformasi senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang terlebih dahulu harus didasarkan pada analisis yang komprehensif terhadap kondisi aktual serta kebutuhan spesifik di sektor yang menjadi fokus perubahan. Proses ini tidak dapat berjalan secara sepihak, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Reformasi menjadi langkah strategis yang mampu mendorong terjadinya perubahan positif secara berkelanjutan. Salah satu bentuk reformasi yang krusial dalam sektor publik adalah reformasi birokrasi, yakni upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Reformasi ini bertujuan membentuk birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam konteks ini, pelayan publik, yaitu individu yang bekerja dalam instansi pemerintahan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan kepada warga negara memiliki peran sentral.
Mereka menjadi garda terdepan dalam interaksi langsung dengan masyarakat serta memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, reformasi birokrasi dan pelayanan publik merupakan suatu kesatuan proses transformasi yang bertujuan meningkatkan kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkeadilan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Reformasi birokrasi dapat menjadi pilar utama penguatan sistem administrasi publik. Langkah awal yang bisa dilakukan dapat dengan meninjau dan menata kembali struktur organisasi birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan struktur yang lebih ramping, lincah, dan responsif, seperti mengurangi lapisan birokrasi yang berbelit-belit untuk mempercepat pengambilan keputusan dan alur kerja serta menghapus tumpang tindih kewenangan.
Langkah kedua yaitu rekrutmen yang transparan dengan memastikan bahwa ASN direkrut berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan tanpa praktik nepotisme atau korupsi, lalu birokrasi yang kuat bertumpu pada aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.
Langkah ketiga, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dikarenakan esensi dari administrasi publik adalah melayani masyarakat, maka reformasi birokrasi harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui standardisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan yang jelas, terukur, dan mudah diakses oleh masyarakat, dan juga meningkatkan transparansi, penyederhanaan prosedur dan sistem umpan balik.
Langkah terakhir yang bisa dilakukan, yaitu reformasi birokrasi yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan partisipasi, yakni melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan dan penyusunan program.
Selain itu, perlu rule of law (menegakkan hukum secara adil), transparansi (menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh publik), responsivitas (tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat), akuntabilitas (pertanggungjawaban atas tindakan dan kinerja yang telah dilakukan ), serta efisiensi dan efektivitas, yakni mengelola sumber daya secara efisien dan mencapai tujuan yang ditetapkan. (*)
*) Annisa Dwi Putri, Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
CATATAN: Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya.
