Oleh UMAR SHOLAHUDIN
Pascatertangkap tangan dan menjadi “pasien” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersandung kasus penyuapan perizinan ekspor benih lobster (benur), Edhy Probowo langsung mengajukan pengundurun diri, baik sebagai menteri Kelautan dan Perikanan maupun sebagai wakil ketua umum Geridnra. Sambil menunggu penggantinya, kursi menteri Kelautan dan Perikanan untuk sementara dirangkap oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Tak lama berselang, menteri Jokowi kembali tertangkap oleh KPK, yakni Menteri Sosial, Juliari Batubara. Menteri asal PDIP ini tersangkut dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19.
Kasus Juliari menambah deratan panjang menteri Jokowi yang jadi “pasien” KPK. Kasus menteri korupsi juga semakin menambah bopeng kinerja pemerintahan Jokowi. Pascakasus Edhy dan Juliari, Presiden Jokowi akan mencari pengganti keduanya untuk menduduki kursi menteri Kelautan dan Perikanan dan Mensos.
Isu reshuffle pun kabinet kembali menguat dan semakin santer saja. Sebelum kedua kasus itu muncul, Jokowi dalam beberapa kesempatan mengatakan, “Jika untuk kepentingan bangsa dan negara, kapan pun reshuffle akan saya lakukan”.
Isu resfhuffle muncul, mengingat ada beberapa menteri yang kinerjanya dinilai tidak perform, terutama dalam penanganan pandemi Covid-19. Bahkan ada beberapa menteri, bukannya menunjukkan kinerja yang progress, tetapi justru sering membuat kegaduhan.
Saat ini adalah momentum paling tepat bagi presiden untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya, terutama dalam menghadapi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan sosial-ekonomi nasional agar lebih progresif. Ada beberapa menteri yang sebelumnaya sudah disorot kinerjanya tidak perform dan karenanya layak untuk di-reshuffle. Di antaranya,ada nama Menkumham, Yasonna A. Laoly, karena diduga tersangkut kasus suap komisioner KPU Wawan Setiawan yang melibatkan Caleg dari PDI-P, Harun Masikhu, yang sampai saat ini statusnya masih buronan KPK
Selain itu itu, kasus Tjoko Candra yang diduga juga melibatkan Dirjen Keimigrasian; Menteri Agama Fahrul Razy yang terkait dengan statemen blunder dan sentimen terhadap umat Islam, misalnya terkait masalah cadar, celana cingkrang, masalah surat rekomendasi untuk perpanjangan Front Pembela Islam (FPI), dan masalah sertifikasi penceramah yang menuai banyak kritik dari kalangan Muslim.
Sementara Mendiknas Nadiem Makarim pernah membuat gaduh terkait masalah penghapusan ujian nasional (Unas) dan kasus Program Organsasi Penggerak (POP) untuk peningkatan kualitas guru tahun 2020, karena melibatkan organsiasi bentukan perusahaan swasta.
Kasus POP banyak menuai kritik dari masyarakat, terutama dari dua Ormas terbesar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Bahkan kedua Ormas tersebut sempat menarik diri dari keikutsertaaan dalam POP. Publik pun mendesak agar Nadiem diganti, karena, selain bikin gaduh, juga dinilai “the right man on the wrong place”.
Satu lagi menteri yang kinerjanya dinilai tak perform dan suka bikin gaduh di tengah pandemi Covid-19 ini –dan karenanya layak diganti– adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Hasil survey juga menunjukkan, kinerja mereka dianggap kurang perform.
Akibat kinerjanya yang tidak perform inilah, pemerintahan Jokowi kerap menjadi sasaran protes dan kritik keras dari berbagai elemen masyarakat; mahasiswa, pengamat, dan para tokoh lintas agama. Apalagi, pascakasus Edhy, ada justifikasi objektif bagi Jokowi untuk melakukan resfhuffle kabinet.
Ujian Politik
Saat ini persoalan pandemi Covid-19 dan pemulihan kesehatan, sosial-ekonomi masyarakat masih menjadi beban berat pemerintahan Jokowi, ditambah lagi kasus pembantunya yang terkena badai korupsi. Badai Covid-19 belum reda, muncul badai korupsi.
Kondisi itu menjadikan beban moral dan politik Jokowi semakin berat. Para menteri bukannya meringankan beban bosnya, presiden, tapi justru menambah beban baru. Desakan reshuffle kabinet kali ini akan menjadi ujian politik bagi Jokowi. Apakah akan melakukan reshuffle (tidak hanya mengganti Edhy) dengan harapan ada perubahan dan perbaikan kinerja pemerintahan yang berdampak pada perbaikan kondisi bangsa dan masyarakat, dan tentu saja akan mengurangi beban moral dan politik pemerintahannya, atau tetap mempertahankan para menterinya yang kurang perform dan kerap menjadi sumber masalah (kegaduhan), dengan kompensasi akan terus menjadi “bulan-bulanan” publik?.
Perombakan kabinet kali ini tak sekadar memperbaiki performance kabinet dan pemerintahannya. Lebih dari itu, yang lebih penting adalah menjaga stabilitas kekuasaan politik Jokowi agar husnul khotimah sampai 2024 dan mampu memperbaiki kondisi.
Saat ini stabilitas politik pemerintahan dinilai cukup stabil, karena dukungan mayoritas partai di DPR (minus PKS dan Demokrat). Koalisi super-jumbo pemerintahan Jokowi selama ini relatif aman dan nyaman, terutama dalam mengeksekusi setiap kebijakannya, meskipun mendapat banyak kritik keras dari oposisi ekstraparlementer.
Namun demikian, perombakan kabinet bukan tanpa hambatan dan ini ujian politiknya. Salah satu hambatan politis-psikologis, terutama datang dari kalangan struktural parpol dan PDI-P sendiri. Parpol tentu saja tidak ingin ada peromabakan, dan khusus Gerindra sendiri berharap pengganti Edhy juga berasal dari partai yang sama, karena itu “jatahnya” Gerindra.
Meskinpun presiden memiliki hak prerogatif, namun hak tersebut tidak mudah dilakukan Jokowi-Makruf Amin. Keuntungan jika reshuffle dilakukan; beban moral dan politik pemerintah akan sedikit terkurangi, terutama atas menteri-menteri yang bermasalah. Apresiasi publik tentu akan datang. Waktunya juga sangat tepat untuk saat ini, berbarengan dengan kasus Edhy yang menjadikan citra pemerintahan Jokowi semakin menurun.
Pada gilirannya reshuffle akan menyegarkan kembali kinerja kementrian dan pemerintahan agar lebih progresif. Sementara, kerugiannya; Jokowi akan kehilangan momentum, akan terus menjadi sasaran tembak, terutama dari kalangan oposisi swasta dan gerakan ektraparlementer.
Dalam reshuffle (jika dilakukan), Jokowi harus memilih dua pilihan yang sama-sama sulit, yakni memenuhi permintaan politik partai-partai koalisi, atau memilih para calon penggantinya di luar kader partai atau kaum profesional yang memiliki track record baik, kredibilitas dan kapabilitas dan mampu bekerja keras untuk menjawab berbagai persoalan bangsa dan masyarakat saat ini, dengan konsekwensi (mungkin) stabilitas pemerintahan Jokowi di parlemen akan terganggu. Kondisi ini bagaikan buah simalakama bagi Jokowi.
Namun demikian, ini akan menjadi ujian politik sebenarnya bagi Jokowi, apakah mau menjadi pemimpin atau negarawan yang sejati dan bisa jadi legacy yang baik, -dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, atau kepentingan politik pragmatis partai-partai.
Bahkan ada sebagian usulan agar Jokowi membentuk kabinet kaum profesional, steril dari kepentingan partai atau zaken cabinet sebagaimana janji Jokowi dulu. Ini pun sangat sulit diterapkan. Sebabnya, meskinpun Jokowi memiliki hak prerogatif dan legitimasi elektoral sangat kuat, tapi juga butuh dukungan politik di parlemen dalam menjalankan program dan kebijakan-kebijaknnya.
Ini konsekwensi sistem presidensil setengah hati atau sistem presidensil rasa parlementer. Semua itu tentu berpulang pada ketegasan politik Jokowi dan ini sekaligus ujian kepemimpinan Jokowi yang sesungguhnya. (*)
*) Penulis adalah Pengajar Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Kandidat Doktoral Pascasarjana FISIP Unair.
