SIDOARJO (RadarJatim.id) Lebih dari setahun ini ada sekitar 168 posisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang dibiarkan kosong, mulai dari pejabat eselon II hingga eselon IV.
Dari eselon II ada 5 jabatan yang kosong, eselon 3 ada 12 jabatan kosong dan eselon IV ada 151 jabatan yang kosong. Serta ada 21 pejabat yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2023 ini, yaitu pejabat eselon II sebanyak 2 orang, eselon III sebanyak 8 orang dan eselon IV sebanyak 11 orang.
Makhmud, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemetaan dan rencana pengisian jabatan yang kosong tersebut hingga akhir tahun 2023 ini.
“Semua telah terpetakan dan tertata. Terkait kapan pengisiannya, masih menunggu arahan beliau,” kata Makhmud saat hearing dengan Komisi A diruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (11/07/2023).
Sambil menunggu arahan dari Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor dan berjalannya roda organisasi maupun pelayanan masyarakat, jabatan-jabatan yang kosong tersebut diisi dengan pelaksana tugas ataupun pelaksana harian.
Contohnya kekosongan Sekretaris Daerah (Sekda) diisi oleh Andjar Sudjardianto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat, Bachruni Aryawan sebagai Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) yang merangkap sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sidoarjo.
Didik Triwahyudi yang merangkap sebagai Sekretaris dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Budi Basuki Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) merangkap sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bahkan Makmud sendiri jabatannya saat ini sebagai Camat Taman, namun juga merangkap sebagai Kepala BKD Sidoarjo.
”Ada dua jabatan eselon II yang akan kosong tahun ini, karena pejabatnya memasuki masa pensiun,” katanya.
Dua pejabat eselon II yang akan pensiun pada tahun 2023 ini, yaitu Djoko Supriyadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) serta Syaf Satriawarman yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AK) Sidoarjo.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Damroni Chudlori memberikan apresiasi kepada BKD Sidoarjo yang sudah melakukan pemetaan dan penataan terkait kekosongan jabatan dilingkungan Pemkab Sidoarjo.
Ia mengungkapkan bahwa pemetaan dan penataan yang dilakukan oleh BKD Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, mulai formasi jabatan hingga persentase keterisian di masing-masing eselon.
”Seperti kata Pak Makhmud tadi, tinggal menunggu beliaunya,” ungkapnya.
Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap bahwa setelah bulan Desember 2023 nanti, tidak ada lagi kekosongan jabatan yang begitu banyak seperti saat sekarang ini.
Ia juga berharap tidak ada lagi pejabat pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang dilantik susul-menyusul, termasuk pelantikan pejabat yang tinggal beberapa hari memasuki masa pensiun.
“Pengisian jabatan juga harus mempertimbangkan faktor psikologis yang bersangkutan dan kompetensinya,” harapnya.
Dicontohkan oleh Damroni bahwa penunjukan Plh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kadinkop UMKM) Sidoarjo yang menunjuk seorang camat disaat Kadinkop UMKM Edi, Kurniadi sedang naik haji.
Menurut Dhamroni bahwa penggantinya cukup diambilkan dari orang internal di Dinkop UMKM Sidoarjo saja. “Tidak perlu diambilkan dari luar, orang dalam dinas (Dinkop UMKM), red) pasti lebih kompeten. Apalagi, Plh hanya bertugas selama 2 bulan,” ujarnya.
Karena menurut politisi asal Kecamatan Tulangan itu akan memunculkan pro-kontra, apatisme dan apriori dikalangan ASN dilingkungan Pemkab Sidoarjo. ”Itu kurang elok,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A, Haris menambahkan bahwa penataan pegawai harus tetap memperhatikan kesesuaian dengan kompetensi masing-masing, seperti penempatan tenaga-tenaga teknis.
”Kalau tidak sesuai dengan kompetensi, manfaatnya tentu kurang baik bagi masyarakat,” tambahnya. (mams)
